Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi

Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi
Dasep Surahman,S.Ag dan M. Almanfaluthi Hakiem, SH

Istiqomah Dijalan Konstitusi

Istiqomah Dijalan Konstitusi
Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi Bersama Ketua Umum PPP H. Djan Faridz

Minggu, 30 Januari 2011

PPP Sukabumi DUkung RY

Yanti Indri dan Yusuf Ridwan





SUKABUMI-Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat tinggal menghitung hari. Informasi yang berkembang, perhelatan akbar lima tahunan partai berlambang ka’bah Jawa Barat itu dipercepat dari jadwal semula Maret 2011 menjadi pertengahan Februari 2011.
 Ketua DPC PPP Kota/Kabupaten Sukabumi, Yanti Indri dan Yusuf Ridwan menyatakan dukungan penuh kepada Bupati Bogor yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor, Rachmat Yasin (RY) untuk memimpin DPW PPP Jawa Barat di Musyawarah Wilayah (Muswil) VI DPW Jawa Barat pertengahan Februari 2011 nanti, mengantikan Nu'man Abdul Hakim.
 "Kami sudah bulat mendukung penuh Pak RY. Bagi kami sosok RY Insya Allah mampu membawa perubahan  PPP Jawa Barat  secara signifikan," kata Yusuf Ridwan kepada Radar, kemarin (30/1).
 Pria yang akrab dipanggil Datep ini mengungkapkan, alasan mendasar DPC PPP Kabupaten Sukabumi mendukung RY, itu antara lain didasari penilaian figur RY yang luwes, berkharisma, jejak rekam yang mumpuni dan teruji mempunyai talenta kepemimpinan baik dibandingkan kandidat lainnya.
 "Malah kami berpikir kalau saja RY saat pencalonan lima tahun di Muswil DPW PPP Jabar lalu menang, tentu nasib PPP di Jabar tidak seperti sekarang ini," terangnya.
 Menurut Datep, untuk membuktikan dukungan penuh terhadap RY. DPC PPP Kabupaten Sukabumi sudah melakukan komunikasi intensif dengan DPC-DPC PPP yang lain, terutama DPC yang berada Jabar selatan, bahkan dengan DPC di sekitar daerah Pantura.
  Secara terpisah, Ketua DPC PPP Kota Sukabumi Yanti Indri mengatakan, Kota Sukabumi yakin dibawah kepemimpinan RY, perolehan suara PPP yang anjlok di pileg 2004 dan 2009, khususnya di Jabar itu bisa dihindari dengan kepemimpinan RY.
 "Pak RY mempunyai obsesi besar yakni menghindari PPP dari ancaman  Parliamentary threshold  (ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi Partai Politik untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen)," tutur Yanti.
 Yanti yang dikabarkan masih memiliki kedekatan keluarga dengan RY menambahkan, figur RY merupakan figur pemimpin yang dinantikan kader PPP Jabar, lantaran RY adalah aset partai yang terbaik diantara yang paling baik.
 "DPC PPP Kota Sukabumi lahir batin sudah bulat mendukung Pak RY," tegasnya.

Pendukung RY Kumpul di Hotel Grand Pasundan

Terkait penyelenggaraan Muswil DPW PPP Jabar,  dukungan terhadap kandidat terkuat Ketua DPW PPP Jabar RY terus mengalir. Bahkan, angka dukungan terhadap RY itu telah mencapai 60 persen. Kekuatan RY terlihat saat seluruh pendukung RY, Jumat (28/1), lalu berkumpul di Hotel Grand Pasundan, Bandung.
 Saat memberi sambutan di acara tersebut, RY mengatakan, dirinya sebelum memutuskan maju sebagai calon Ketua DPW PPP Jabar mengaku didatangi sejumlah Ketua dan Sekretaris DPC PPP se-Jabar. Mereka datang ke kediamannya di Cibinong, Kabupaten Bogor untuk meminta kesediaannya untuk memimpin DPW PPP Jabar.
 “Saya tak kuasa menolak apalagi saya sebagai kader. Mereka datang meminta saya menyelamatkan partai yang sedang terpuruk,” kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini.
 RY bercerita, dalam diskusi itu sejumlah  ketua dan sekretaris DPC mengungkapkan kerisauannya atas masa depan PPP ke depan setelah anjloknya suara PPP di Jawa Barat pada Pemilu Legislatif tahun 2009 lalu.
 “Partai ini kalau tidak kita selamatkan akan mengalami kehancuran di Pemilu yang akan datang. Sebagai kader, saya berkewajiban untuk  membangkitkan kembali  PPP apalagi Jawa Barat adalah barometer partai tingkat nasional. Atas dasar itu saya terpanggil untuk maju,” ujarnya.
 Dalam pertemuan di tersebut, hadir 13 Ketua dan Sekretaris DPC PPP se Jawa Barat antara lain Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Majalengka, Garut, Banjar, Ciamis, Cimahi, Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor.
Terpisah, Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor Ade Munawaroh, mengaku, optimis RY akan terpilih menjadi Ketua DPW PPP Jawa Barat.
“Hitungan kita sudah 44 suara di tangan dari 70 suara yang diperebutkan calon. Kita prediksikan suara RY di atas 60 persen karena dukungan terus mengalir,” kata Ade Munawaroh.
 Ade menjelaskan, dalam pertemuan di Hotel Grand Pasundan, para Ketua dan Sekretaris DPC yang hadir sepakat bahwa PPP di Jawa Barat yang tengah terpuruk harus diselamatkan. Dan, sosok figur yang bisa menyelamatkan PPP Jabar hanya RY.
 “Mereka hakul yakin hanya RY yang bisa membawa PPP di Jawa Barat keluar dari keterpurukan,” katanya.
Sejumlah Ketua dan Sekretaris DPC, kata Ade menilai pengurus DPW PPP Jawa Barat yang menjabat sekarang dinilai gagal dalam membesarkan partai.  Hal tersebut bisa dilihat dari anjloknya suara PPP di Jawa Barat.
“Bahkan ada beberapa kabupaten dan kota di mana PPP tidak punya wakilnya di legislative ,” paparnya.
Dalam Muswil DPW PPP Jabar ini, diperkirakan hanya ada dua kandidat yang bertarung yakni RY dan Tatang Farhanul Hakim, yang kini menjabat Sekretaris DPW PPP Jawa Barat. Muswil kali Ini sebenarnya merupakan pertarungan RY dan Tatang “jilid kedua”.  Karena, keduanya pernah bertarung di Muswil DPW PPP Jabar lima tahun lalu  di Bandung. Kala itu RY yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bogor menantang Nu’man Abdul Hakim yang berduet dengan Tatang untuk memperebutkan kursi Ketua DPW PPP Jabar. Nu’man saat itu menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat dan Tatang Bupati Tasikmalaya. Di Muswil DPW PPP Jabar lima tahun lalu, duet Nu’man-Tatang berhasil memenangkan pertarungan. Pada Muswil 2011, Nu’man kemungkinan besar tidak akan maju karena sudah dua kali menjabat sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat. Sesuai AD/ART PPP jabatan Ketua PAC, DPC, DPW dan DPP hanya boleh dua kali dijabat orang yang sama.
“Ini sebenarnya pertarungan dua kader terbaik PPP di Jawa Barat. RY berhasil memimpin PPP Kabupaten Bogor dan terpilih menjadi Bupati Bogor. Tatang berhasil memimpin PPP Tasikmalaya dan dua periode menjadi Bupati Tasikmalaya,” kata sumber koran ini di DPW PPP Jabar.
Hanya saja ada yang membedakan Tatang dengan RY.  Mantan Bupati Tasikmalaya itu merupakan bagian dari rezim DPW PPP Jawa Barat yang gagal mendongkrak suara PPP pada Pemilu Legislatif tahun 2009 lalu. Dengan posisinya sebagai Sekretaris DPW PPP Jawa Barat, Tatang merupakan bagian dari rezim yang gagal dan juga harus  bertanggungjawab terhadap anjloknya suara DPW PPP Jabar.
“Pak Tatang sudah diberi kesempatan memimpin selama lima tahun sebagai sekretaris DPW  Jabar. Faktanya suara PPP di Jabar anjlok. Kita butuh figur baru yang punya kapasitas lebih dari Pak Tatang. Figur itu ada di Pak RY.  Pak RY punya kapasitas dan  sumber daya besar untuk membesarkan PPP di Jabar yang terpuruk di masa kepemimpinan Nu’man-Tatang,” kata Yanti Indri, Ketua DPC PPP Kota Sukabumi (wan/and)

Sabtu, 29 Januari 2011

PPP : KPK Harus Tangkap Penyuap Dalam Pemilihan DGS BI

Gelombang kekecewaan atas penahanan KPK terhadap 19 tersangka kasus suap perjalanan (travellers cheque) dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom pada 2004 lalu, semakin mengemuka. Kali ini, giliran politisi PPP yang mengecam tindakan sepihak KPK.
 

MENURUT Lukman Hakiem, Wakil Ketua Majelis Dewan Pakar PPP kepada Monitor Indonesia, Sabtu (29/1/2011), ketidakmampuan menangkap Nunun pada akhirnya justru membuat wibawa KPK menjadi melorot. Lukman memberi contoh, tokoh Islam Abu Bakar Ba’asyir saja pernah ditangkap meski sedang berada di rumah sakit.
“Masa kepada yang lain tegas, Abu Bakar Ba’asyir saja di rumah sakit bisa diserbu. Ini ada apa,” tanya dia.
Jika menangkap Abu Bakar Ba’asyir bisa, seharusnya KPK juga bisa menangkap Nunun, yang sudah jelas diketahui berada di Singapura. “Alamat Nunun sudah jelas di Singapura.
Dalam dakwaan jaksa itu juga sudah jelas, ini kan aneh. Hukum harus ditegakkan dengan adil dan benar, biar KPK jangan dituduh mempolitisasi,” tegas Lukman.
Seperti diketahui, pemberi suap dalam kasus DGS BI yakni Nunun Nurbaeti hingga kini belum ditangkap. “Nunun yang memberi suap sampai sekarang belum ditangkap. Ini salah satu bentuk kezaliman KPK,” tukasnya.
Ironisnya, kata Lukman, jaksa dalam persidangan di Tipikor berkali-kali menyebut nama Nunun sebagai pemberi suap.
“Padahal jaksa KPK sudah berkali-kali menyebut nama Nunun dalam tuntutan, tetapi tidak bisa mendatangkan. Itu persidangan resmi loh. Bukan di warung kopi. Kan aneh,” imbuh mantan anggota DPR ini.
Lukman juga berharap agar KPK belajar dari kasus Ayin yang bebas karena mendapat remisi. Padahal, semua orang tahu bagaimana kelakuan Ayin ketika mendekam di penjara.
“Ini soal hati nurani, kenapa Ayin bisa mendapat remisi dan bebas sementara di penjara dia membangun hotel. Ini tentu saja sudah mengusik hati nurani,” katanya.
Sementara itu, politisi Partai Golkar Agun Gunanjar juga menilai banyak kejanggalan dalam penahanan 19 tersangka terkait kasus DGS BI. Menurut Agun meskipun pihaknya sangat menghargai dan menghormati proses penegakan hukum, langkah KPK menurutnya sangat janggal.
“Kami menilai banyak kejanggalan dalam kasus ini, meskipun kita sangat menghargai dan menghormati KPK dalam penegakan hukumnya,” ujar Agun Jumat, (28/1/2011).
”Pertama KPK seolah tidak tahu dan belum menjelaskan siapa penyuap sebenarnya dalam kasus ini. Kedua KPK juga tidak tahu dimana posisi Ibu Nunun yang katanya sakit, padahal jelas disebutkan bahwa dia adalah saksi kunci yang mengetahui kemana dana dibagikan dan siapa yang menyiapkan dana tersebut, sesuai pengakuan Arie Malangyudo. Nah yang ketiga tidak ada penelusuran lebih jauh mengenai keterlibatan Bank Indonesia dalam hal ini,” kata Agun menguraikan.
Itu sebabnya, Agun menilai penahanan terhadap rekan-rekannya itu disinyalir sarat kepentingan politik. Ia menyebutkan, di saat anggota DPR sedang membuat Panja Pajak untuk mengungkap kasus Gayus, bahkan di saat hak angket mafia pajak menjadi isu panas di DPR, seolah ada aksi balasan dari pihak lain.
“Pada dasarnya kami sangat menghargai dan menghormati KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Namun diharapkan tanpa ada kepentingan,” tukas dia.
Sementara itu, juru bicara KPK Johan Budi, membantah memiliki kepentingan. Kendati begitu, Johan juga mengaku kesulitan menemukan Nunun. Pekan depan, kata Johan, KPK akan mulai mengusut siapa penyuap dalam perkara ini.
Hurri Rauf/IHP

Ada Kejanggalan dalam Kasus Suap DGS-BI

Penulis: Maria Natalia | Editor: Asep Candra
Sabtu, 29 Januari 2011 | 20:53 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDIN Anggota DPR dari fraksi PDIP, Panda Nababan (tengah), berbicara kepada wartawan usai diperiksa oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan menerima traveller cheque (TC) dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S.Goeltom, Jumat (28/1/2011). KPK langsung menahan Panda dan 18 orang tersangka dari total 25 orang yang diduga menerima TC.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Fraksi PPP, Ahmad Yani, menilai ada kejanggalan dalam penyelesaian kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom.
Menurut Ahmad, sesuai prosedur, seharusnya penyelidikan mulai dengan penyuap, penerima suap, dan motif suap. Tetapi, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru sebaliknya. KPK hanya mengusut penerima suap, sedangkan penyuapnya belum ditelusuri. Bahkan penahanan terhadap tersangka pun terkesan tiba-tiba karena kasus ini baru diusut lagi. Padahal, sebelumnya sudah ada yang disidangkan.
"Saya melihat ada kejanggalan, dalam terminologi harusnya kan ada penyuap, penerima suap, dan motif suapnya. Yang lain sudah diusut bahkan ada yang sudah disidang, tapi kenapa teman-teman yang ini baru sekarang? Ada tebang pilih juga dalam kasus ini," ujar Ahmad Yani saat jumpa pers di Rutan Salemba, Sabtu
(29/01/2011).
Menurut Ahmad, penyelidikan dan penahanan para tersangka ini bersamaan dengan berjalannya hak angket pajak di DPR dan pengusutan kasus Century. Ia juga mempertanyakan keputusan KPK untuk penyelidikan tersebut.
"Ini kan pas sekali saat DPR sedang mengajukan hak angket pajak dan pengusutan kasus Century. Apalagi pas juga setelah empat hari deponeering dua pimpinan KPK Bibit-Chandra. Kenapa? Deponeering memang ditolak oleh sejumlah anggota DPR, ada apa sebenarnya kan," ujar Ahmad.
Ahmad menambahkan, ia punya cukup bukti yang nantinya akan dibuka saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK. "Saya punya bukti yang cukup kuat untuk membuka kasus-kasus ini. Saya akan buka semua hari Senin (31/1/2011). Apalagi PPP tidak pernah memilih Miranda Goeltom. Jadi kenapa anggota fraksi PPP dikenakan kasus ini?" kata Ahmad.

Jumat, 28 Januari 2011

Demokrat-PKB Mundur, PPP Jalan Terus

Penulis: Caroline Damanik | Editor: Inggried

 JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan akan tetap mendukung pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan meskipun dua fraksi mitra koalisi, Demokrat dan PKB, menyatakan menarik diri. Anggota Fraksi PPP, Romahurmuziy alias Rommy, membantah bahwa fraksinya pun mencabut dukungan.

Rommy mengatakan, Fraksi PPP masih konsisten mengangkat persoalan pajak ke tingkat angket dengan dua alasan. Pertama, persoalan pajak menyangkut isu lintas institusi yang merupakan domain lintas Komisi. Alasan kedua, kekuatan Pansus Hak Angket yang jauh lebih tinggi daripada Panja.

"Ini karena kewenangan penyelidikannya secara hukum bersifat materiil. Berdasarkan undang-undang, harus dilakukan di bawah sumpah," katanya kepada Kompas.com.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP ini menegaskan, fraksinya belum pernah melarang anggotanya untuk membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan terhadap hak angket. Namun, lanjutnya, PPP masih terus mendalami persoalan ini. Sikap resmi fraksi baru akan disampaikan saat hak angket ini bergulir ke paripurna DPR.

Usulan Pansus Hak Angket Pajak diajukan 30 anggota DPR kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, awal pekan ini. Namun, syarat pengajuan hak angket menjadi gugur setelah delapan inisiator Demokrat menarik dukungan. Untuk mengajukan usulan angket, setidaknya harus didukung 23 anggota Dewan.

Rabu, 26 Januari 2011

Politisi PPP Optimis Angket Pajak Terbentuk

Susi Fatimah - Okezone
Wakil Ketua DPR Priiyo Budi Santoso menerima perwakilan Komisi III yang mengajukan Hak angket Pajak
JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani optimis Pansus Hak Angket Pajak tetap terbentuk meskipun Partai Demokrat menarik dukungan.

"Optimis akan jadi, kita lihat saja nanti, demi kepentingan bangsa akan kami lakukan," ujar Ahmad Yani kepada okezone di Jakarta, Rabu,  26 Januari 2011 malam.

Menurut Yani, penarikan dukungan atas usulan penggunaan hak anggota dewan seperti Hak Angket merupakan hal biasa. "Kami lanjut terus," katanya meyakinkan.

Yani merupakan salah satu inisiator pengusul pembentukan Pansus Hak Angket Pajak. Saat disampaikan ke pimpinan DPR, pembentukan Hak Angket ini mendapat dukungan dari 30 anggota dewan.  

Namun, selang dua hari, tujuh pendukung Hak Angket dari Fraksi Demokrat menarik dukungan. Inisiator Hak Angket dari Demokrat, Sutjipto juga mengaku mengikuti keputusan fraksinya agar menarik dukungan terbentuknya Hak Angket.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPP Demokrat Bidang Hukum Benny K Harman membantah bila fraksi menjatuhkan sanksi terhadap Sutjipto yang juga duduk di Komisi Hukum DPR. "Tidak ada, tidak ada sanksi, itu hal yang biasa," ujar Benny terpisah.
(fer)

Menteri PDT "Tampar" Bupati

Sebut Kabupaten Sukabumi Masih Termasuk Daerah Tertinggal
 
Sukabumi - Pernyataan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT), Helmy Faisal Zaini menjadikan tamparan bagi Bupati Sukabumi. Helmy menyatakan kembali mengenai predikat Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Penegasan itu diungkapkan Helmy saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Gizi Nasional yang berlangsung di SDN Bojong Cikembar Kabupaten Sukabumi, Selasa (25/1) kemarin.

”Kami akan berusaha membantu Kabupaten Sukabumi agar terlepas dari sebutan daerah tertinggal. Selain Kabupaten Sukabumi, daerah tertinggal lainnya di Jawa Barat yakni Kabupaten Garut. Kami menargetkan tahun 2014 kedua daerah ini bisa lepas dari ketertinggalan,” kata Helmy.
Pernyataan Helmi diungkapkan langsung di depan Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya dan Ketua DPRD Badri Suhendi yang hadir pada acara Peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2011. Mendengar pernyataan itu, Bupati tampak tersipu malu. Sebab jauh hari sebelumnya, Bupati pernah menyebutkan Kabupaten Sukabumi sudah lepas dari predikat sebagai daerah tertinggal.
 
”Untuk percepatan daerah tertinggal ini, Meneg PDT telah mengucurkan sejumlah program bantuan dana bagi Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2011 ini kami akan memberikan bantuan dana sebesar Rp 3,8 miliar. Diharapkan bantuan ini mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa ini.
 
Dijelaskan Helmy, pihaknya juga akan meningkatkan pengembangan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kegiatan tersebut ditargetkan mampu mengembangkan taraf hidup warga. Dari sebanyak 183 daerah tertinggal, sekitar 70 persen diantaranya atau 128 daerah tertinggal ini berada di kawasan timur Indonesia.
”Penetapan daerah tertinggal didasarkan pada peraturan presiden (perpres). Namun Kabupaten Sukabumi juga masuk 50 daerah yang akan segera meninggalkan predikat tertinggal pada tahun 2014. Perubahan status ini optimistis bisa tercapai melihat sarana umum seperti sekolah dan jalan umum sudah tersedia dengan layak,” katanya.
 
Menanggapi hal itu, Bupati Sukabumi, Sukmawijya mengatakan wilayah yang dipimpinnya seharusnya sudah lepas dari predikat daerah tertinggal. Ukuran itu bisa dilihat dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan.
 
Keberatan atas penetapan daerah tertinggal diungkapkan juga Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi. Dia menilai Kabupaten Sukabumi tidak layak lagi disebut sebagai daerah tertinggal. Parameter itu bisa dilihat dari beberapa komponen penilaian IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
”Parameter penetapan daerah tertinggal itu harus jelas. Saya sendiri heran kenapa Kabupaten Sukabumi masih disebut ketegori tertinggal. Padahal capaian perkembangan angka IPM setiap tahun mengalami peningkatan,” kata Badri.

Jalur Macet Kian Parah

KEMACETAN:Salah satu kondisi jalan nasional jalur Cibadak yang menjadi langganan kemacetan. foto:andri/radarsukabumi



CIBADAK--Kondisi jalur Bogor-Sukabumi semakin memburuk. Ruas jalan yang berlubang dan bergelombang. Penambahan volume kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan. Trotoar dipakai untuk berjualan dan parkir sembarang tempat, drainase tertutup menimbulkan air meluap ke jalan. Akibatnya kemacetan jalan tidak dapat dihindari dari Cisaat, Cibadak sampai Cicurug dan sekitarnya. Sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas pun kerap kali terjadi.

Pantauan Radar, kemacetan terdapat di jalur padat kendaraan dan mobilitas masyarakat di jalan nasional itu. Jika diurai seperti kemacetan mulai pasar Ikan lama hingga depan GOR Cisaat. Di lanjut Cibadak, dari jalan cagak hingga Pamuruyan. dan Cicurug, dari depan Caringin sampai Cimelati. Lokasi yang menjadi tempat kemacetan. Sedangkan kerusakan jalan terpantau di sepanjang jalan nasional tersebut. Jalur Cisaat, Cantayan, Cibolang hingga Cibadak. Tepatnya di depan Jalan Cagak menuju Pamuruyan bergelombang, ditambah jalan rusak di Labora, Cibadak. Menyambung ke Parungkuda, Cicurug banyak ditemui lubang menganga digenangi air.
 
Upaya perbaikan pun nampak dilakukan oleh masyarakat. Dengan alat dan bahan seadanya, perbaikan jalan pun dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memungut uang dari pengguna jalan sebagai imbalan perbaikan yang dilakukan. Adapun tindakan pemerintah untuk mengentaskan kemacetan dan rusaknya jalan tersebut, seperti Kementerian Pekerjaan Umum diketahui tengah menyiapkan kegiatan perbaikan jalan nasional pada  tahun ini. Dalam teknisnya, Kementerian PU membagi zona perbaikan serta peningkatan jalan, Ciawi-Benda oleh Metro DKI, serta Benda-Sukabumi konservasi balai IV Jakarta.
 “Melihat kondisi jalan nasioanl saat ini sangat memperihatinkan, banyak lubang di jalan dan aspal yang bergelombang untuk itu tahun depan akan diperbaiki, PU pun mengganggap kondisi jalan saat ini memburuk disebabkan berbagai faktor. Seperti cuaca, pengguna jalan serta bobot kendaraan. Perbaikan akan dijadwalkan menunggu waktu yang tepat supaya pekerjaan tidak sia-sia," kata Staff PKK PU bogor, Irwan Chandra.
 
Selain itu, solusi masalah jalan dengan cara pembuatan jalan tol yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Pertimbangan kapasitas kendaraan yang melebihi batas volume jalan nasional yang berakibat kemacetan panjang, dan pertumbuhan mobilitas masyarakat di jalur tersebut sudah padat. Jalan tol yang akan dibangun  PT Bakrie Toll Road melintang 54,55 dari keluar tol Ciawi hingga Ke Sukabumi Barat.
 
Bersamaan dengan rencana pembangunan jalan tol, DPRD Provinsi Jabar Komis D, mengajukan pembangunan drainase  jalan nasional sepanjang 19 kilometer, dimulai dari desa Benda Cicurug, sampai Sukabumi. Menurut Anggota DPRD Provinsi Jabar, Ujang Fahpulwaton, pada bulan April pembuatan drainase tersebut akan direalisakan oleh pemerintah pusat. "Jalan nasional masuk dalam ruanglingkup DPR-RI, namun DPRD provinsi pun membantu mengajukan supaya persoalan kemacetan dan rusaknya jalan selesai bersamaan di pertengahan tahun ini bersamaan dengan jalan tol," ulasnya.(dri)

Selasa, 25 Januari 2011

Anomali Politik Rekatkan PPP

Jajaran pengurus PPP diingatkan untuk mewaspadai anomali politik ke depan. Partai berlambang Kabah ini diminta siap menghadapinya dengan konsolidasi, serta merapatkan barisan kekuatan seluruh pengurus partai.

Menurut Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, konsolidasi partai amat penting dalam menghadapi Pemilu 2014. Namun jika diibaratkan cuaca, keadaan perubahan cuaca yang disebut sebagai anomali bisa terjadi dalam politik.

“Cuaca bisa berubah seketika. Ketika diprediksi tak harus hujan, malah bisa terjadi sebaliknya turun hujan. Anomali bisa terjadi dalam politik. Anomali politik yaitu suatu keadaan yang tidak bisa diprediksi, yakni tiba-tiba keluar dari kebiasaan hukum alam,” kata pria yang akrab disapa SDA ini di Makassar, Jumat 7 Januari 2011.

Hal ini, lanjut dia, harus diwaspadai oleh para kader partai PPP. Ke depan, yang harus diwaspadai antara lain pembahasan Undang-Undang Politik, yaitu dinaikkannya angka parliamentary threshold (PT).

“Ini dapat mengganggu kelangsungan hidup partai menengah. PPP tetap berharap PT 2,5 persen, tapi bisa berlaku secara nasional. Dengan PT 2,5 persen saja demokrasi sudah tidak bulat. Ada sejumlah suara di parlemen yang tidak terwadahi,” ujar SDA.

Hal lain, sambung dia, adalah memperbanyak daerah pemilihan (dapil), sebagai strategi partai besar membunuh partai menengah dan kecil.

“Ini berarti kembali ke semangat Orde Baru, yang hanya 3 partai. Ujungnya, dapat menyulut disharmoni sosial dan politik karena antipluralisme politik. Semua itu sama dengan demokrasi tirani atau tirani politik,” tukas SDA.

Untuk itu ia berharap PPP di seluruh jajaran harus melakukan konsolidari internal organisasi, konsolidasi sumber daya manusia dengan memaksimalkan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai parpol.

“Konsolidasi ideologi dengan menyertakan peran masyarakat amat penting dengan meningkatkan penghayatan terhadap agama dan pembentukan akhlak mulia,” tutup SDA. (Matanews, 8 Januari 2011)

Hak Angket Pajak, PPP : Panja Tidak Cukup

Anggota Komisi III DPR (kiri ke kanan), Ahmad Yani (PPP), Pieter C Zulkifli (Demokrat), dan Eva Sundari (PDI Perjuangan) menjadi pembicara dalam diskusi bertema Tuntaskan Kasus Mafia Pajak di Ruang Wartawan, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/1/2011). Para pembicara menilai tidak ada keseriusan pemerintah untuk menuntaskan kasus mafia pajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy (Rommy) mengatakan, partainya mendukung penuh usulan hak angket pajak yang telah diajukan 30 anggota kepada Pimpinan DPR, kemarin. Keberadaan Panja Mafia Hukum dan Mafia Pajak yang dibentuk Komisi III dinilai belum cukup untuk membongkar kasus tersebut.

"Panja enggak cukup. Sebab, untuk mengungkap mafia perpajakan bukan hanya ranah kerja Komisi III saja. Ada yang ranahnya tersebar di pos-pos lain," kata Rommy, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/1/2011).
Pembentukan Pansus Angket Perpajakan, menurutnya, juga merupakan bagian dari merespon instruksi Presiden SBY dalam penuntasan kasus Gayus.

"Fenomena kasus Gayus sudah sedemikian besar, belum lagi Bahasyim," ujarnya.
Pansus Angket dinilai bisa memberikan pola penyelidikan pembuktian terbalik pada kejahatan yang sifatnya khusus agar ada efek jera.

"Kejahatan perpajakan biasanya suka sama suka, antara wajib pajak dengan petugas pajak. Nah, untuk efek jera, panitia angket bisa memberikan penguatan untuk pengungkapannya," kata anggota Komisi VII DPR ini.
Mengenai adanya pesimistis publik jika berkaca dari Pansus Angket Kasus Bank Century, Rommy mengatakan, DPR tetap serius dalam melakukan kerja penyelidikan.
"Kami bisa memahami jika ada yang meragukan. Sejauh ini, usulan ini memang serius untuk ditindaklanjuti," katanya.

Senin, 24 Januari 2011

Proyeksi Politik PPP 2014

Oleh Nur Hidayati/M Hernowo/Subhan SD (Kompas)
Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu partai tertua di Indonesia. Ketika berdiri 5 Januari 1973, PPP merupakan hasil fusi empat poros kekuatan Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Perti, dan Parmusi.
Pengalaman dari perjalanan selama 38 tahun membuat PPP lebih hati-hati menanggapi sejumlah wacana, seperti penyederhanaan partai melalui konfederasi hingga calon yang akan diusung pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.
”Sekarang pertarungan tidak hanya di lapangan, tetapi juga melalui peraturan. Siapa yang tidak dapat memenuhi peraturan, akan tewas sebelum bertempur. Fenomena ini, antara lain, terlihat dalam wacana kenaikan ambang batas parlemen hingga di atas 2,5 persen pada Pemilu 2014,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat ditemui di kantornya, beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya:

Sejumlah kalangan menilai, politik 2011 tidak lebih dingin dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana Anda melihatnya?

Tahun 2011 memang beda. Presiden baru dilantik 20 Oktober 2009, pada 5 Desember 2009 DPR sudah membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Kedua, anggota saya di DPR baru tahun pertama sudah ada yang jarang masuk. Jangan-jangan mereka sudah persiapan Pemilu 2014.

Ketika saya menjadi anggota DPR, parlemen mulai kosong pada tahun kelima atau sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pemilu. Apa ini dampak dari sistem suara terbanyak sehingga otoritas anggota jauh lebih besar dibandingkan dengan nomor urut di mana otoritas partai ada di dalamnya?

Sekarang juga ada kecenderungan mengubah hukum secara drastis ke suatu sistem yang sama sekali baru. Wacana seperti kenaikan ambang batas parlemen dan daerah pemilihan diperbesar adalah menjurus ke sistem distrik. Itu bertentangan dengan sistem kita yang proporsional.

Pada Pemilu 2009, dengan ambang batas parlemen 2,5 persen, ada 18-19 juta suara yang tidak terakomodasi di parlemen. Jika ambang batas menjadi lima persen, suara yang tidak terakomodasi bisa menjadi 36 juta sampai 38 juta. Itulah mengapa PPP ingin ambang batas tetap 2,5 persen, tetapi ditingkatkan kualitasnya menjadi juga berlaku di tingkat provinsi serta kota/kabupaten.

Ada maksud lain dari agenda seperti kenaikan ambang batas parlemen?

Ini sikap hegemoni partai besar untuk menguasai secara penuh parlemen dan politik nasional. Jika terbagi di banyak kekuatan, menurut mereka, semakin sulit mengelola politik dan pemerintahan. Padahal, pengelolaan bisa lebih mudah dan menarik simpati banyak orang jika aspirasi masyarakat terbesar diakomodasi.
Masyarakat juga melihat fenomena sosial itu bergerak ke arah yang lebih maju atau mundur. Jika kita kurang mengelola secara lebih tegas, tepat, dan benar, juga akan menyebabkan ketidakpuasan yang lalu menimbulkan beragam pandangan hingga akhirnya menyulitkan pemerintah yang berkuasa.

Ada pendapat, penyederhanaan partai dibutuhkan karena sistem multipartai tidak cocok jika digabungkan dengan sistem presidensial. Bagaimana pendapat Anda?

Kita menganut sistem presidensial yang didampingkan dengan sistem demokrasi. Demokrasi memberi kesempatan dan peluang kepada partai politik (parpol) dan masyarakat untuk menyatakan pandangan dan berkiprah di politik. Akibatnya, banyak parpol berdiri.

Namun, ada proses alamiah yang membuat parpol makin sederhana. Dengan ambang batas parlemen tetap 2,5 persen, saya menduga, dari sembilan parpol di DPR saat ini, akan ada yang tereliminasi di Pemilu 2014. Jadi, cukuplah ambang batas 2,5 persen.

Modal pemerintah saat ini cukup besar dan masih ditambah dengan Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Yudhoyono (Setgab). Apa ini belum cukup mendukung efektivitas pemerintahan?

Ada sejumlah kebingungan di sebagian masyarakat tentang Setgab. Pertama, koalisi dibangun dengan Presiden Yudhoyono, bukan Partai Demokrat. Namun, jika ada partai koalisi yang agak berbeda pendapat, Partai Demokrat yang paling galak. Ini membuat suasana kurang kondusif.

Yang diinginkan Presiden dengan koalisi adalah penyatuan langkah dan sikap politik tanpa harus menghilangkan kekritisan partai.

Di Setgab ada hal yang harus bersatu, namun ada yang boleh berbeda. Jika sudah menyangkut kepentingan pemerintah, itu harus jadi satu. Namun, jika kepentingan partai seperti tentang syarat anggota Komisi Pemilihan Umum atau ambang batas parlemen, itu bisa berbeda.

Jika ada kritik dari dalam Setgab, itu seperti peringatan awal dan dibutuhkan sepanjang kritik itu sehat dan ada dasarnya. Ini yang disampaikan Presiden Yudhoyono di Istana Tampak Siring, Bali, setelah kasus Bank Century. Jadi, Presiden tidak ingin mematikan demokrasi.

PPP punya proyeksi tentang kepemimpinan masa depan, khususnya setelah 2014?
Sebagai parpol, kami tentu harus punya, termasuk proyeksi penguasaan tempat-tempat yang memiliki kewenangan strategis.

Tipikal pemimpin seperti apa yang ideal, bisa membawa masyarakat lebih sejahtera?
Kepemimpinan ini unik. Di benak kita ada kepemimpinan yang ideal, tetapi sangat sulit mendapatkannya. Yang penting, ke depan adalah ada pemimpin yang betul-betul dapat mewujudkan keinginan rakyat. Saya bicara begini bukan berarti pemerintahan sekarang gagal memenuhi target.
Pemerintahan saat ini selalu bekerja keras melaksanakan program-program, namun yang lebih bergema adalah kekurangannya hingga seolah tidak ada keberhasilan. Ini tidak hanya dirasakan Presiden Yudhoyono, tetapi juga saya.

Presiden Yudhoyono memimpin di era transisi dari otoritarian ke era demokratis. Di era transisi ini, dengan mudah orang menyampaikan pendapat, berdemonstrasi, bahkan memaki, mencerca, mendiskreditkan, dan tidak memberi apresiasi.

Jika keadaan seperti ini terus berlanjut, Presiden mendatang akan lebih berat. Kalau demokrasi seperti ini, siapa pun presidennya di 2014 akan berat.

Kita menginginkan demokrasi yang santun, penuh etika, mengikuti aturan, serta menjunjung tinggi HAM orang lain.

PPP melihat siapa yang pantas menjadi pemimpin masa depan?

Banyak yang pantas, tetapi siapa yang terpilih? Kadang kita berpikir seseorang hebat sekali, seperti tidak ada penggantinya. Saking hebatnya Soekarno, saat itu banyak yang mengira tidak ada yang dapat menggantikannya. Namun, ternyata Pak Harto bisa bertahan hingga 32 tahun. Jadi, ini pasti ada (calon pemimpin) yang hebat, hanya belum muncul.

Apa kita tidak perlu menyiapkan langkah yang lebih panjang untuk menyambut 2014 karena saat itu Presiden Yudhoyono tidak dapat lagi mencalonkan?

Bagi PPP, membicarakan presiden 2014 masih terlalu dini. Sebagai partai koalisi, kami harus fokus kepada pelaksanaan program-program pemerintah. Namun, ini bukan berarti tidak dipikirkan.

Bagaimana dengan perolehan suara partai Islam yang di setiap pemilu jumlah seluruhnya hanya 22-27 persen?

Soal menurunnya perolehan suara partai Islam, saya menyalahkan yang mengelola partai, bukan Islam.
Selain itu, jika dirunut dari Orde Baru, saya sering bertanya kepada kader, apakah saudara percaya jika perolehan suara PPP hanya 5,6 juta? Saya tidak percaya. Angka itu masih bisa dikoreksi.
Sekarang orang main macam-macam, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Sekarang suara bisa bersayap, bisa terbang. Ke depan, saya ingin yakin, jika PPP mendapat satu juta suara, ya yakin dapat satu juta. Saya yakin kalau 10 juta suara, PPP masih dapat meraihnya.


SURYADHARMA ALI
Tempat Tanggal Lahir: DKI Jakarta, 19 September 1956
Pendidikan:
  • IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1984)
  • Magister Ilmu Sosial, Universitas Indonesia (UI) (2003)
 
Jabatan:
  • Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)
  • Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (2007-2014)
 
Perjalanan Karier
  • Direktur Utama PT Injau Intan Perdana (1984-1985)
  • Dosen Filsafat IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1984-1985)
  • Asisten Direktur PT Hero Group (1989-1998)
  • Deputi Direktur PT Hero Supermarket Tbk (1998-1999)
  • Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi Nahdhatul Ulama PBNU, Jakarta (1998)
  • Anggota Majelis Pakar DPP PPP (1998-2003)
  • DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (1999-2004) - DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (2004-2004)
  • Menteri Koperasi dan UKM Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009)
  • Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)
  • Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (2007-2012)
Suara Partai Persatuan Pembangunan dari Pemilu ke Pemilu (Persen)
 1999                                                                                                              10,70
2004                                                                                 8,15
2009                                                           5,30

Yusuf Ridwan Menang Aklamasi

TERPILIH:Yusuf Ridwan (Datep) akhirnya terpilih menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi secara aklamasi di Muscab VII DPC PPP Kabupaten Sukabumi, kemarin. poto:irwan/radarsukabumi
SUKABUMI--Yusuf Ridwan akhirnya didaulat menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi periode 2010-2015, menggantikan Yusuf Fuadz dalam Muscab VII DPC PPP Kabupaten Sukabumi di Hotel Selabintana, kemarin.

Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi ini, terpilih secara aklamasi dalam Muscab yang dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, Akhmad Jajuli, anggota DPR RI dari Fraksi PPP Reni Marlinawati, Wakil Ketua DPW Jawa Barat, Syafrudin Amir, serta sejumlah tokoh parpol lain.
 
Kemenangan telak pria yang akrab dipanggil Datep ini, diketahui setelah beberapa koordinator daerah pemilihan (dapil) mewakili semua PAC, sepakat untuk memilih Datep. Selain itu dalam rapat pleno pencalonan, tak satupun kader PPP Kabupaten Sukabumi, termasuk Daden Iskandar dan Abas Kobasah berani tampil mencalonkan diri. Padahal sebelumnya kedua orang ini sempat ramai akan menyaingi Datep. "Kemenangan ini merupakan kemenangan semua kader," kata Datep kepada Radar, kemarin. Atas kepercayaan ini, Datep bertekad akan lebih memajukan PPP setelah didaulat memimpin periode lima tahun mendatang. "Bersama rekan-rekan yang lain, saya bertekad akan kembali membesarkan PPP ke depannya dengan segala kemampuan yang  kami miliki," tegas Datep.

Sekretaris Organising Committee (OC) (Muscab) VII PPP Kabupaten Sukabumi, Apas Kamal Fasya mengatakan, setelah diketahui menang aklamasi, tim formatur pun dibentuk untuk menyusun kepengurusan DPC PPP Kabupaten Sukabumi periode 2010-2015, yang diketuai sendiri oleh Yusuf Ridwan.
 
Sementara itu Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat, Syafrudin Amir, saat membuka muscab mengatakan, menurunnya dukungan rakyat kepada PPP itu dikarenakan terjadi kemandegan kaderisasi. "PPP harus kembali ke garisnya sebagai partai Islam dengan menguatkan kaderisasi," ujarnya. Menurutnya, jika PPP ingin bertahan di pemilu berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan kaderisasi kepada konstituen. Dalam tiga pemilu terakhir, kata dia, pengurus PPP mengabaikan kaderisasi seperti pengajian rutin, program kerja partai yang kurang berjalan, serta jarangnya rapat-rapat konsolidasi. "Dalam sejarah, PPP itu partai besar tapi kini secara nasional kita hanya mendapat 5,7 persen suara saja,” katanya.
 
Amir meminta kepada pengurus DPC PPP Kabupaten Sukabumi agar tidak memonopoli kepengurusan dengan menempatkan keluarga dan sahabatnya saja melainkan harus merangkul para tokoh yang ada di Kabupaten Sukabumi. "Harus kembali merangkul tokoh masyarakat dari semua semua elemen sehingga dukungan PPP bisa kembali meluas," harapnya.(wan)