PPP Resmi Minta Pemerintah Bubarkan Ahmadiyah

JAKARTA--MICOM: Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, partainya secara resmi meminta pemerintah membubarkan ajaran dan organisasi Ahmadiyah di seluruh Indonesia.

"Ahmadiyah telah menciptakan 'agama di dalam agama', penistaan terhadap kemurnian ajaran Islam, penyelewengan akidah umat Islam, sehingga akan merusak inti ajaran Islam," kata Irgan di Jakarta, Minggu (20/3) terkait pelaksanaan pleno DPP PPP pada 22-23 Maret mendatang.

Rapat pleno DPP, katanya, akan membahas konsolidasi internal dan konstelasi politik aktual serta berbagai masalah seperti Ahmadiyah, teror bom buku, dan penguatan basis dukungan partai untuk pembaharuan, agenda keumatan, kerakyatan, dan kebangsaan demi kejayaan PPP pada Pemilu 2014
yang dibungkus dengan nilai-nilai keislaman.

Irgan menegaskan bahwa Ahmadiyah juga merusak inti ajaran Islam, khususnya tentang iman atau kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya. "Jika dibiarkan akan merusak ukhuwwah Islamiyah dan pada akhirnya menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu.

Menurut itu, dalam kaitan pembubaran Ahmadiyah, kalangan penegak HAM tidak boleh melihat secara sempit atau sepihak tetapi harus dari kacamata perasaan umat Islam keseluruhan.

Terkait teror bom, katanya, PPP mengutuk keras ancaman maupun tindakan teror bom karena merupakan perilaku biadab. "Tetapi jangan lalu distigmatisasi kepada umat Islam dengan mencari-cari kesalahan pada kelompok di kalangan umat Islam yang jelas-jelas mencintai harmoni dan damai. (Ant/X-12)

PPP SIap Bangkit Lagi

Yusuf Ridwan

SUKABUMI-Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi, Yusuf Ridwan menegaskan, PPP Kabupaten Sukabumi optimis bangkit dan menjadi partai yang kembali memiliki suara signifikan pada pemilu 2014 mendatang. Menurutnya, aroma kebangkitan itu ditandai dengan bergabungnya kembali sejumlah tokoh dan kiai pimpinan pondok pesantren ke pangkuan partai berlambang Ka’bah tersebut. Selain 70 persen Pengurus DPC PPP Kabupaten Sukabumi periode 2010-2015 yang sudah dilantik, merupakan wajah-wajah segar dan mempunyai kemampuan serta dedikasi tinggi terhadap partai.
 Pria yang akrab dipanggil Datep ini menegaskan, langkah yang diambil oleh para kyai tersebut dinilai akan lebih memicu semangat dan membawa kebangkitan untuk merebut kembali masa kejayaan PPP. Sebab jelas Datep, PPP merupakan salah satu parpol yang masih konsisten meletakkan Islam sebagai asas partai dan terus berupaya bertekad memperjuangkan aspirasi politik umat Islam di parlemen.
 Namun demikian, para kader dan simpatisan PPP diminta agar tetap mengokohkan persatuan dan terjebak kepada potensi perpecahan. Sebab, persatuan dan kebersamaan jelas Datep itu adalah kunci meraih kesuksesan, disamping perlu membuka diri bagi pihak manapun yang berniat bergabung dengan PPP."Kader PPP harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat, sebab PPP merupakan rumah besar dan terbuka untuk siapa saja," kata Datep, kemarin disela-sela persiapan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan hari ini di kantor DPC PPP Kabupaten Sukabumi Jalan Raya Cibolang Kecamatan Cisaat.
 Menurut Datep,  peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini bukan hanya peringatan serimonial biasa, akan tetapi memiliki tujuan yakni sebagai titik awal kebangkitan PPP guna membuka semangat juang ke arah perubahan PPP yang lebih baik dengan dibuktikan oleh penambahan kembali kursi legeslatif yang pernah dikuasai PPP."Tiada gading yang tak retak dan mudah-mudahan keretakan yang ada pada gading itu, menjadi ukiran Ka’bah menyambut kejayaan PPP pada Pemilu 2014 mendatang,"pungkasnya.(wan)

Warga Cisaat Ancam Gugat Pemkab

MEMANAS:Sejumlah warga Kecamatan Cisaat ketika melakukan rembug Jalan Citengkor-Mangkalaya di Aula Kecamatan Cisaat, kemarin. foto irwan/radarsukabumi

*Dinilai 'Banci' Tegur Pengusaha

CISAAT-Kesal dengan sikap Pemkab Sukabumi yang dinilai "banci" dalam menegakan aturan terkait persoalan rusaknya jalan Citengkor-Mangkalaya Kecamatan Cisaat akibat sering dilalui truk raksasa pengangkut tanah milik pengusaha tanah setempat. Tokoh masyarakat mengancam akan mengajukan gugatan class action (gugatan masyarakat banyak-red) kepada Pemkab Sukabumi untuk menuntut ganti rugi akibat rusaknya jalan tersebut.

 Rencana pengajuan gugatan class action itu terungkap saat puluhan perwakilan tokoh masyarakat, kepala desa dan perwakilan ojeker yang biasa mangkal di jalan  sepanjang 11 kilometer tersebut, menyampaikan semua unek-unek dalam rembug masalah kerusakan jalan dengan unsur Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diwakili Dishub, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Satpol PP Kabupaten Sukabumi dan unsur Muspika Cisaat di Aula Kecamatan Cisaat, kemarin.

 Suasana rembug sendiri sempat berjalan panas manakala sejumlah kades dan warga yang hadir, bertubi-tubi menyerang perwakilan dinas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat merah kuping pejabat. "Kami akan mengumpulkan bukti tanda tangan seribu warga yang nantinya akan dijadikan penguat gugatan class action ke lembaga hukum," tegas Budi Raharjo, salah seorang tokoh warga Cisaat. 

 Hal senada dilontarkan Endang Djakatela, warga Perum Mangkalaya ini menuding Pemkab Sukabumi tidak tegas dalam menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan. Menurut dia, pertemuan atau apapun yang menyangkut pembahasan Jalan Citengkor-Mangkalaya, itu akan sia-sia tanpa ada langkah konkrit dari pemkab sendiri. "Kata kuncinya pemkab harus tegas, sebab aturan kendaraan melebihi kapasitas jalan itu melanggar perda yang ada," gerutunya.

 Menjawab berbagai tuntutan itu, Kabag Pengendalian Program (Pengram) DPU Kabupaten Sukabumi, Dadang Suhendar akhirnya mengambil sikap tegas yakni dengan menawarkan sejumlah opsi antara lain, mengultimatum para pengusaha tanah untuk memindahkan lokasi penyimpanan gudang tanah yang lokasi berada di pinggir jalan provinsi atau nasional. Meningkatkan kualitas pengaspalan Jalan Citengkor-Mangkalaya menjadi kualitas aspal tahan lama atau pengaspalan sistem betonisasi. "Jika persyaratan itu tidak dilaksanakan para pengusaha tanah, maka Pemkab Sukabumi akan membuat portal jalan agar truk-truk pengangkut tanah tidak bisa melewati Jalan Citengkor-Mangkalaya," ujar Dadang Suhendar.

 Sementara itu, M. Salim Waisal Qorni, salah satu pengusaha tanah berjanji siap melaksanakan tawaran dari pemkab. Sebagai pengusaha pribumi kata dia, pada prinsipnya ia akan patuh kepada aturan yang berlaku."Pemkab dan warga pun harus membuka mata kalau keberadaan perusahaan kami telah memberikan lapangan kerja. Dan saya pun sebenarnya tidak merasa nyaman ketika melihat jalan Citengkor-Mangkalaya rusak meskipun saya sendiri pernah melakukan perbaikan jalan dengan modal perusahaan," terang pria yang akrab dipanggil Faizal ini.(wan)