Reni Siap Maju di Pilgub

*Menunggu Perkembangan di Internal PPP

AKRAB: Anggota DPR RI, Reni Marlinawati menyalami Bupati Sukabumi, Sukmawijaya di kegiatan PDKP PPP Kabupaten Sukabumi di Ponpes Azzaeniyyah Selabintana, Sukabumi, kemarin (6/1). foto irwanradar

SUKABUMI-Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Anggota DPR RI X Fraksi PPP, Reni Marlinawati mengaku siap untuk tampil di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2013 mendatang.

“Kalau ditanya siap atau tidak untuk maju di Pilgub Jabar, ya sebagai kader partai, Insya Allah siap maju, tapi tentu sebelumnya harus melalui mekanisme yang berlaku di internal partai, dan tentu harus ada restu dari partai,” kata Reni kepada  Radar Sukabumi usai mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar Kader Partai (PDKP) PPP Kabupaten Sukabumi di Ponpes Azzaeniyyah Selabintana, yang dihadiri Wakil Ketua  DPW PPP Jawa Barat, Komarudin Taher, Bupati Sukabumi Sukmawijaya dan ratusan kader PPP, Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi Yusuf Ridwan, ratusan kader PPP dan tamu undangan lainnya, Jumat, (6/1).
 

Menurut legislator PPP dari Dapil Sukabumi ini, setiap kader PPP yang dinilai memiliki kredibilitas dan kompetensi untuk memimpin Jabar, itu sudah barang tentu dipersilahkan untuk maju di setiap perhelatan pilkada.
 

“Hanya di sini saya pun akan melihat perkembangan di internal partai. Sebab siapa tahu ada kader partai kami yang lebih layak dicalonkan seperti sosok Kang RahmatYasin (Ketua DPW PPP Jawa Barat yang juga Bupati Bogor) yang sudah ramai dibicarakan di internal partai untuk maju di pilgub Jabar,” terang Reni.
 

Di tempat yang sama, Wakil Ketua  DPW PPP Jawa Barat, Komarudin Taher mengatakan, DPW PPP Jabar secara kelembagaan sampai saat ini belum membicarakan serius kader partainya yang akan dicalonkan menjadi Jabar 1.
 

“Kalau wacana suksesi jelang pilgub memang sudah mulai dibahas, tapi belum ada pembahasan serius siapa kader partai kami yang akan dicalonkan,” terangnya.
Hanya saja kata pria yang populer dipanggil Komeng ini, nama RY memang telah menjadi buah bibir di internal partai berlambang Kabah tersebut.
 

“Semua kader terbaik termasuk Kang Rahmat Yasin sudah layak untuk dicalonkan, tapi kita lihat saja nanti, apakah partai kami akan mengusung siapa,” ungkap Komeng didampingi Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Yusuf Ridwan.
 

Kendati masih belum serius mengusung kadernya. Akan tetapi mengenai komunikasi politik dengan parpol lain terutama parpol-parpol besar lanjut Komeng, itu sudah sering dilakukan.
“Kalau soal komunikasi politik sudah sering kita lakukan, tapi baru sebatas komunikasi biasa saja, belum mengarah kepada hal-hal koalisi,” pungkasnya.(wan)

DPR: Pemekaran Sukabumi Utara Masuk Prolegnas 2012

*Kabupaten Sukabumi Jadi Prioritas

SANTAI : Anggota DPR dari Fraksi PPP, Ahmad Yani berbincang dengan Pimpinan Ponpes Azzainiyah, KH Jejen Zaenal Abidin, foto irwanradar

SUKABUMI-Kabar gembira bagi masyarakat tak terkecuali para penggiat pemekaran Kabupaten Sukabumi. Setelah di tahun 2011 lalu gagal masuk agenda Program Legeslasi Nasional (Prolegnas), kini perjuangan panjang dalam mewujudkan pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di kabupaten yang memiliki luas wilayah kurang lebih 419.970 hektar dan jumlah penduduk sekitar 2,3 juta jiwa ini, memasuki titik kejelasan alias bakal memiliki tiket pemekaran di pembahasan prolegnas.

Hal itu setelah Anggota DPR dari Fraksi PPP, Ahmad Yani menyakinkan apabila dokumen DOB Kabupaten Sukabumi sudah masuk dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012. Malah tegas Yani, jika moratorium (penghentian sementara-red) pemekaran dicabut. DOB Kabupaten Sukabumi bakal menjadi prioritas. Ini artinya pemekaran untuk Kabupaten Sukabumi tinggal menunggu waktu dicabutnya moratorium yang selama ini menjadi ganjalan pemekaran di Kabupaten Sukabumi.

“Kalau moratorium sudah dicabut, saya dan kawan-kawan dari fraksi kami akan memprioritaskan upaya pemekaran Kabupaten Sukabumi, sebab bagaimanapun kabupaten ini memang sudah layak dimekarkan,” kata Ahmad Yani kepada Radar usai menghadiri kegiatan Pendidikan Dasar Kader Partai (PDKP) PPP Kabupaten Sukabumi di Ponpes Azzainiyyah Selabintana, akhir pekan lalu.

Disinggung mengenai terganjalnya pembahasan pemekaran Kabupaten Sukabumi di proglegnas 2011 lantaran orang Kabupaten Sukabumi tidak membawa koper (duit-red). Menurut Yani hal itu lebih disebabkan masalah teknis dan tingkat lobi ke pusat.” Di sini bukan kurang lobi karena orang Sukabumi tidak bawa koper ke pusat, tapi lebih kepada persoalan teknis,” ujarnya.

Yani menegaskan, DPR RI juga akan turut membahas kebijakan moratorium pemekaran karena masuknya sejumlah daerah yang akan dimekarkan dalam Prolegnas tentu sangat berhubungan dengan moratorium yang selama ini jadi hambatan proses pemekaran.

“Hal ini juga ada kaitannya dengan rencana perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Rencananya, undang-undang ini akan dipisahkan menjadi tiga rancangan undang-undanya yakni, RUU Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemilukada,” terang Yani seraya berharap pemekaran di Kabupaten Sukabumi bisa memenuhi harapan mudahnya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.(wan)

PPP Optimalkan Kemampuan Perempuan

PEMBERDAYAAN: Peserta mengikuti diklat pemberdayaan perempuan di Hotel Indo Alam Cipanas Kabupaten Cianjur, kemarin. (FOTO : DEDE SANDI MULYADI/RADAR CIANJUR)

CIPANAS- Sebanyak 180 peserta perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari berbagai wilayah di Jawa Barat (Jabar) mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemberdayaan perempuan yang berlangsung di Hotel Indo Alam Cipanas Kabupaten Cianjur, kemarin. 

Ketua DPW PPP Provinsi Jabar Rahmat Yasin menjelaskan, kegiatan diklat pemberdayaan perempuan PPP merupakan bagian atau dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan capacity building kaum perempuan untuk berperan serta dalam satu kesatuan. “Jika sudah terbentuk capacity building, suara PPP bisa terselamatkan untuk menghadapi electroal tresshold (ET) maupun parliamantary treshold (PT). Sebagaimana wacana yang berkembang saat ini, yakni ada partai yang menginginkan ET sebesar 5%, 4%, ada juga yang 2,5%, “ paparnya. Dikatakannya, tujuan diklat salahsatunya adalah untuk mempersiapkan partai dalam menghadapi pemilu 2014 dan pilkada dibeberapa daerah agar kader-kader perempuan bisa menjadi kompetitor yang baik dan bisa mengalahkannya.“Sebab, sehebat apapun partai kalau tanpa persiapan maka akan kalah oleh partai lainnya, “katanya.

Ketua DPC PPP Kabupaten Cianjur Abdulah Mustanul Arifin mengatakan, melalui diklat pemberdayaan perempuan ini, diharapkan bisa menyeimbangkan peranan kaum perempuan dari daerah Jawa Barat dalam rangka ikut berperan aktif membangun negara dan bangsa.“Sebab sudah saatnya kaum perempuan PPP Jabar  bangkit dan turut berperan aktif serta berkiprah di negara Indonesia khususnya Jabar, “tandasnya.Abdullah berharap, dengan lahirnya kader perempuan PPP Jabar  ini. Mereka kedepan akan menjadi perempuan-perempuan yang handal, militan dan berprestasi. Sehingga nantinya akan memiliki dua karakter yakni karakter kudwatun hasanah yang artinya keteladanan yang baik dan berkarakter, kedua yaitu huswatun hasanah yang artinya figur yang baik.(des)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=25883

DPP PPP JELASKAN CARA REKRUT 12 KADER

 

Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat pleno di Hotel Mercure-Ancol, Jakarta. Rapat berlangsung sejak Jum’at (21/10) HINGGA Sabtu (22/10). Rapat selama dua hari tersebut digelar untuk menindak lanjuti program-program yang diamanatkan Muktamar VII PPP, termasuk menyiapkan langkah merekrut 12 Juta kader baru hingga 2014.

Rapat dibuka oleh Ketua Umum PPP, Drs H. Suryadharma Ali, MSi. Tampak hadir para pejabat teras PPP diantaranya; 4 Wakil Ketua Umum PPP yaitu H. Emron Pangkapi, H. Hazrul Azwar, H. Suharso Monoarfa dan H. Lukman Hakim Saefudin. Ketua DPP PPP Irgan Chaerul Mahfiz, Arwani Thomafi, Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy dan Wakil Sekjen Joko Purwanto.

“Rapat pleno merupakan realisasi program-program yang telah diamanatkan dalam Muktamar VII PPP di Bandung. Rapat juga membahas distribusi tugas kepada seluruh ketua, sekjen, wakil sekjen dan departemen-departemen. Sehingga diharapkan mampu memperkuat konsolidasi pemenangan Pemilu 2014.” Kata H. Suryadharma Ali.

Di tempat yang sama H. Emron Pangkapi mengatakan ada target-target politik yang ingin dicapai oleh PPP. Diantaranya peningkatan kursi DPR-RI sekurang-kurangnya 60 kursi dari saat ini 38 kursi, pencapaian kader aktif sekurang-kurangnya 12 juta kader, dan target optimis PPP secara nasional menjadi 3 besar atau secara moderat targetnya menjadi 5 besar.

Dijelaskan oleh Emron mengenai upaya PPP dalam menjaring 12 juta kader, bahwa menurutnya PPP mempunyai modal dasar yakni infra struktur partai sampai ke tingkat ranting yang keseluruhannya berjumlah 960 orang dan DPP PPP akan melakukan cek dan ricek apakah mesin partai bergerak dengan efektif ataukah hanya nama-nama kepengurusan diatas kertas saja.

 

Lebih jauh dikatakan olehnya, kader pemberdayaan pedesaan asumsinya adalah berasal dari jumlah TPS seluruh Indonesia yang berjumlah 630 ribu TPS pada Pemilu 2009 yang lalu dan idealnya PPP mempunyai tenaga inti untuk menjadi petugas saksi di TPS sebanyak 2 kali lipat dari jumlah TPS yang ada atau minimal 1.2 juta orang. Dan dari setiap kader yang berjumlah 1.2 juta di tingkat desa tersebut diharapkan mempunyai daya tarik untuk di ikuti sekurangnya oleh 10 orang maka akan tercapai target 12 juta kader.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP PPP, Joko Purwanto mengatakan rapat pleno sebagai tindak lanjut dari Muktamar VII PPP. “Kita ingin menegaskan kembali dari  apa yang diamanatkan oleh Muktamar dengan menyusun banyak program-program strategis. Mulai dari program yang berkaitan dengan politik praktis, ekonomi, social, budaya dan banyak lagi yang orientasinya dalam rangka membesarkan partai.” Katanya.

Joko pun mengatakan, rapat pleno merupakan konsolidasi masing-masing departemen dan pengurus dalam menyiapkan perekrutan 12 Juta kader baru. Rapat pleno diharapkan mampu memperkuat konsolidasi mesin partai menghadapi pemilu nanti. “Setelah rapat, PPP harus siap menghadapi Pemilu 2014.” Tandasnya.

(alf/BP) Bina Persatuan

Sjafruddin Prawiranegara Pahlawan Nasional

Mengapa Soeharto dan Gus Dur tidak diberi gelar Pahlawan Nasional?

Selasa, 8 November 2011, 13:04 WIB

Elin Yunita Kristanti, Suryanta Bakti Susila

Sjafruddin Prawiranegara (Wikipedia)

BERITA TERKAIT

VIVAnews - Pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara dan tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka dianugerahi gelar pahlawan nasional hari ini. Penganugerahan dilaksanakan dalam sebuah upacara yang dipimpin Presiden Yudhoyono, di Istana Negara.

Ketua Dewan Gelar, Djoko Suyanto mengungkapkan, pembahasan siapa-siapa yang diberi gelar pahlawan itu dilakukan oleh Kementerian Sosial. Baru, setelah mengerucut sejumlah nama digodok oleh Dewan Gelar. Dewan Gelar menetapkan nama-nama yang lulus kriteria yang ditetapkan undang-undang.

Sempat mencuat nama Soeharto dan Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional. Namun, dalam  penganugerahan kali ini dua nama itu tidak masuk. Kenapa? "Karena tidak ada yang mengusulkan," kata Djoko.

Berikut nama-nama tokoh yang diberi gelar dan bintang hari ini:

Gelar Pahlawan Nasional :
1. Tokoh Pejuang dari Jawa Barat Syafruddin Prawiranegara (Alm),

2. Tokoh Pejuang dari Kalimantan Selatan KH Idham Chalid (Alm),

3. Almarhum Prof Dr Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)sebagai Tokoh Pejuang dari Sumatera Barat,

4. Ki Sarmidi Mangunsarkoro (Alm) Tokoh Pejuang dari DIY Yogyakarta,

5. Tokoh Pejuang Bali I Gusti Ketut Pudja (Alm),
Tokoh Pejuang Jawa Tengah Sri Susuhanan Pakubuwono X (Alm),

6. Ignatius Josep Kasimo Hendrowahoyono (Alm) Tokoh Pejuang asal Yogjakarta.

Bintang Mahaputera Adipradana :
Sultan Sulaiman Syariful Alamshah (Alm)

Bintang Budaya Parama Dharma:
1. Benyamin Suaeb (Alm)

2. Hasbullah Parindurie (Alm)

3.  Gondo Durasim (Alm)

4. Huriah Adam (Almh)

5. Idrus Tintin (Alm)

6. Kwee Tek Hoay (Alm)

7. Sigit Sukasman (Alm)

8. Go Tik Swan (Alm)

9. Gedong Bagus Oka (Ni Wayan Gedong) (Almh)

(umi)

• VIVAnews

Cicurug Terancam Krisis Pangan

PANEN: Nampak dua petani asal Desa Tenjojaya Kecamtan Cicurug menjemur padi. andri/radarsukabumi

*Akibat Alih Fungsi Lahan ke Indsutri

CICURUG-Kecamatan Cicurug mengalami penyusutan lahan pertanian pesawahan. Kini luas lahan pertanian Cicurug berkisar 600 Hektare. Hal tersebut imbas dari lahan yang beralih fungsi dari pertanian ke industri. Akibatnya Kecamatan Cicurug terancam menghadapi krisis pangan.

“Penyusutan lahan di Kecamatan Cicurug disebabkan beberapa faktor, salah satunya pembangunan Industri. Pemilik tanah lebih cenderung menjual tanahnya sebab ada keuntungan langsung yang didapatkan dari hasil jual tanah. Hal tersebut terdorong dari hasil bertani yang kurang memberikan keuntungan,” kata Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Almanfaluthi Hakiem.

Akibat penyusutan lahan, dikhawatirkan akan terjadi krisis pangan sebab setiap satu hektare sawah menghasilkan 2.500 Kg, satu musim panen. Jika dihitung keseluruhan maka 1.500 ton. Sedangkan jumlah penduduk Cicurug mencapai 123.157 jiwa. Apabila diasumsikan kebutuhan pangan 0,300 Kg/ jiwa, maka satu kali musim panen 180 hari, penduduk Cicurug membutuhkan 6.650.478 Kg beras. Minus beras sekitar 5.150.478 Kg.

“Data tersebut didapatkan dari Kelompok Tani Kecamtan Cicurug. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sukabumi harus melakukan pembukaan lahan sawah seluas 2.400 Hektare. Upaya tersebut harus dilakukan untuk menciptakan ketahanan pangan khususnya di Kecamatan Cicurug. Pemerintah pun harus segera merealisasikan pembukaan lahan baru, serta mengatur kembali penataan wilayah industri dan pertanian,” pungkasnya.(dri)
Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=22790

Reni Sorot Pungli Pendidikan

BEASISWA:Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati memberikan beasiswa untuk warga miskin saat reses di Sekretariat DPC PPP, kemarin.

CITAMIANG – Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati menilai pendidikan di Kota Sukabumi masih harus mendapat perhatian serius. Mulai dari infrastruktur sampai pada sistem peningkatan mutu pengajarnya. Infrastruktur terkait masih maraknya korupsi dana Biaya Operasional Sekolah serta dalam bidang SDM, soal sertifikasi yang masih diwarnai pungutan liar.

Demikian dikatakan Reni di sela-sela reses di Sekretariat DPC PPP, kemarin. Menurutnya, berbagai penyimpangan itu berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan yang tidak hanya terjadi di Kota Sukabumi tapi juga di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sukabumi. “Kota Sukabumi masih tertinggal baik dari SDM, sistem pendidikan dan pembangunan,” kritik Reni Marlinawati, kemarin
 

Legislator dari PPP ini bahkan menyebut banykanya kecurangan yang terjadi di Kota Sukabumi seperti pungutan liar yang terjadi pada penyaluran dana BOS dan sertifikasi guru. “Kami dapat informasi untuk sertifikasi dipungut Rp 1 juta dan kami punya data soal itu,” ungkap Reni.
 

Reni berharap, penyaluran dana BOS tahun depan bisa meminimalisir terjadinya penyelewengan dana menyusul adanya perubahan sistem. Yaitu tidak lagi melalui kas daerah, tapi langsung ke rekening kepala sekolah. “Mekanisme dana BOS tahun depan disalurkan langsung ke sekolah, untuk mengurangi terjadinya kecurangan,” bebernya.
 

Reni menambahkan, dana pendidikan tahun 2012 akan diprioritaskan ke infrastruktur, di mana di Indonesia sebanyak 9.100 sekolah rusak berat, dianggarkan dana senilai Rp9 triliun untuk penuntasan ruang kelas. DAK senilai Rp10 triliun untuk rehab sekolah. Semua anggaran tersebut untuk pembangunan sekolah. “Tahun ini 60 persen infrastruktur, 40 persen mutu, sedangkan tahun depan 100 persen alokasi dana pendidikan APBN untuk infrastruktur,” pungkasnya.
 

Dalam kesempatan itu, Reni memberikan beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan dana pribadi kepada 360 siswa miskin di Kota Sukabumi. Dari jumlah itu, 150 siswa di antaranya dana pribadi Reni.(rp10)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=22530