PPP Optimalkan Kemampuan Perempuan

PEMBERDAYAAN: Peserta mengikuti diklat pemberdayaan perempuan di Hotel Indo Alam Cipanas Kabupaten Cianjur, kemarin. (FOTO : DEDE SANDI MULYADI/RADAR CIANJUR)

CIPANAS- Sebanyak 180 peserta perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari berbagai wilayah di Jawa Barat (Jabar) mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemberdayaan perempuan yang berlangsung di Hotel Indo Alam Cipanas Kabupaten Cianjur, kemarin. 

Ketua DPW PPP Provinsi Jabar Rahmat Yasin menjelaskan, kegiatan diklat pemberdayaan perempuan PPP merupakan bagian atau dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan capacity building kaum perempuan untuk berperan serta dalam satu kesatuan. “Jika sudah terbentuk capacity building, suara PPP bisa terselamatkan untuk menghadapi electroal tresshold (ET) maupun parliamantary treshold (PT). Sebagaimana wacana yang berkembang saat ini, yakni ada partai yang menginginkan ET sebesar 5%, 4%, ada juga yang 2,5%, “ paparnya. Dikatakannya, tujuan diklat salahsatunya adalah untuk mempersiapkan partai dalam menghadapi pemilu 2014 dan pilkada dibeberapa daerah agar kader-kader perempuan bisa menjadi kompetitor yang baik dan bisa mengalahkannya.“Sebab, sehebat apapun partai kalau tanpa persiapan maka akan kalah oleh partai lainnya, “katanya.

Ketua DPC PPP Kabupaten Cianjur Abdulah Mustanul Arifin mengatakan, melalui diklat pemberdayaan perempuan ini, diharapkan bisa menyeimbangkan peranan kaum perempuan dari daerah Jawa Barat dalam rangka ikut berperan aktif membangun negara dan bangsa.“Sebab sudah saatnya kaum perempuan PPP Jabar  bangkit dan turut berperan aktif serta berkiprah di negara Indonesia khususnya Jabar, “tandasnya.Abdullah berharap, dengan lahirnya kader perempuan PPP Jabar  ini. Mereka kedepan akan menjadi perempuan-perempuan yang handal, militan dan berprestasi. Sehingga nantinya akan memiliki dua karakter yakni karakter kudwatun hasanah yang artinya keteladanan yang baik dan berkarakter, kedua yaitu huswatun hasanah yang artinya figur yang baik.(des)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=25883

DPP PPP JELASKAN CARA REKRUT 12 KADER

 

Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat pleno di Hotel Mercure-Ancol, Jakarta. Rapat berlangsung sejak Jum’at (21/10) HINGGA Sabtu (22/10). Rapat selama dua hari tersebut digelar untuk menindak lanjuti program-program yang diamanatkan Muktamar VII PPP, termasuk menyiapkan langkah merekrut 12 Juta kader baru hingga 2014.

Rapat dibuka oleh Ketua Umum PPP, Drs H. Suryadharma Ali, MSi. Tampak hadir para pejabat teras PPP diantaranya; 4 Wakil Ketua Umum PPP yaitu H. Emron Pangkapi, H. Hazrul Azwar, H. Suharso Monoarfa dan H. Lukman Hakim Saefudin. Ketua DPP PPP Irgan Chaerul Mahfiz, Arwani Thomafi, Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy dan Wakil Sekjen Joko Purwanto.

“Rapat pleno merupakan realisasi program-program yang telah diamanatkan dalam Muktamar VII PPP di Bandung. Rapat juga membahas distribusi tugas kepada seluruh ketua, sekjen, wakil sekjen dan departemen-departemen. Sehingga diharapkan mampu memperkuat konsolidasi pemenangan Pemilu 2014.” Kata H. Suryadharma Ali.

Di tempat yang sama H. Emron Pangkapi mengatakan ada target-target politik yang ingin dicapai oleh PPP. Diantaranya peningkatan kursi DPR-RI sekurang-kurangnya 60 kursi dari saat ini 38 kursi, pencapaian kader aktif sekurang-kurangnya 12 juta kader, dan target optimis PPP secara nasional menjadi 3 besar atau secara moderat targetnya menjadi 5 besar.

Dijelaskan oleh Emron mengenai upaya PPP dalam menjaring 12 juta kader, bahwa menurutnya PPP mempunyai modal dasar yakni infra struktur partai sampai ke tingkat ranting yang keseluruhannya berjumlah 960 orang dan DPP PPP akan melakukan cek dan ricek apakah mesin partai bergerak dengan efektif ataukah hanya nama-nama kepengurusan diatas kertas saja.

 

Lebih jauh dikatakan olehnya, kader pemberdayaan pedesaan asumsinya adalah berasal dari jumlah TPS seluruh Indonesia yang berjumlah 630 ribu TPS pada Pemilu 2009 yang lalu dan idealnya PPP mempunyai tenaga inti untuk menjadi petugas saksi di TPS sebanyak 2 kali lipat dari jumlah TPS yang ada atau minimal 1.2 juta orang. Dan dari setiap kader yang berjumlah 1.2 juta di tingkat desa tersebut diharapkan mempunyai daya tarik untuk di ikuti sekurangnya oleh 10 orang maka akan tercapai target 12 juta kader.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP PPP, Joko Purwanto mengatakan rapat pleno sebagai tindak lanjut dari Muktamar VII PPP. “Kita ingin menegaskan kembali dari  apa yang diamanatkan oleh Muktamar dengan menyusun banyak program-program strategis. Mulai dari program yang berkaitan dengan politik praktis, ekonomi, social, budaya dan banyak lagi yang orientasinya dalam rangka membesarkan partai.” Katanya.

Joko pun mengatakan, rapat pleno merupakan konsolidasi masing-masing departemen dan pengurus dalam menyiapkan perekrutan 12 Juta kader baru. Rapat pleno diharapkan mampu memperkuat konsolidasi mesin partai menghadapi pemilu nanti. “Setelah rapat, PPP harus siap menghadapi Pemilu 2014.” Tandasnya.

(alf/BP) Bina Persatuan

Sjafruddin Prawiranegara Pahlawan Nasional

Mengapa Soeharto dan Gus Dur tidak diberi gelar Pahlawan Nasional?

Selasa, 8 November 2011, 13:04 WIB

Elin Yunita Kristanti, Suryanta Bakti Susila

Sjafruddin Prawiranegara (Wikipedia)

BERITA TERKAIT

VIVAnews - Pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara dan tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka dianugerahi gelar pahlawan nasional hari ini. Penganugerahan dilaksanakan dalam sebuah upacara yang dipimpin Presiden Yudhoyono, di Istana Negara.

Ketua Dewan Gelar, Djoko Suyanto mengungkapkan, pembahasan siapa-siapa yang diberi gelar pahlawan itu dilakukan oleh Kementerian Sosial. Baru, setelah mengerucut sejumlah nama digodok oleh Dewan Gelar. Dewan Gelar menetapkan nama-nama yang lulus kriteria yang ditetapkan undang-undang.

Sempat mencuat nama Soeharto dan Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional. Namun, dalam  penganugerahan kali ini dua nama itu tidak masuk. Kenapa? "Karena tidak ada yang mengusulkan," kata Djoko.

Berikut nama-nama tokoh yang diberi gelar dan bintang hari ini:

Gelar Pahlawan Nasional :
1. Tokoh Pejuang dari Jawa Barat Syafruddin Prawiranegara (Alm),

2. Tokoh Pejuang dari Kalimantan Selatan KH Idham Chalid (Alm),

3. Almarhum Prof Dr Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)sebagai Tokoh Pejuang dari Sumatera Barat,

4. Ki Sarmidi Mangunsarkoro (Alm) Tokoh Pejuang dari DIY Yogyakarta,

5. Tokoh Pejuang Bali I Gusti Ketut Pudja (Alm),
Tokoh Pejuang Jawa Tengah Sri Susuhanan Pakubuwono X (Alm),

6. Ignatius Josep Kasimo Hendrowahoyono (Alm) Tokoh Pejuang asal Yogjakarta.

Bintang Mahaputera Adipradana :
Sultan Sulaiman Syariful Alamshah (Alm)

Bintang Budaya Parama Dharma:
1. Benyamin Suaeb (Alm)

2. Hasbullah Parindurie (Alm)

3.  Gondo Durasim (Alm)

4. Huriah Adam (Almh)

5. Idrus Tintin (Alm)

6. Kwee Tek Hoay (Alm)

7. Sigit Sukasman (Alm)

8. Go Tik Swan (Alm)

9. Gedong Bagus Oka (Ni Wayan Gedong) (Almh)

(umi)

• VIVAnews

Cicurug Terancam Krisis Pangan

PANEN: Nampak dua petani asal Desa Tenjojaya Kecamtan Cicurug menjemur padi. andri/radarsukabumi

*Akibat Alih Fungsi Lahan ke Indsutri

CICURUG-Kecamatan Cicurug mengalami penyusutan lahan pertanian pesawahan. Kini luas lahan pertanian Cicurug berkisar 600 Hektare. Hal tersebut imbas dari lahan yang beralih fungsi dari pertanian ke industri. Akibatnya Kecamatan Cicurug terancam menghadapi krisis pangan.

“Penyusutan lahan di Kecamatan Cicurug disebabkan beberapa faktor, salah satunya pembangunan Industri. Pemilik tanah lebih cenderung menjual tanahnya sebab ada keuntungan langsung yang didapatkan dari hasil jual tanah. Hal tersebut terdorong dari hasil bertani yang kurang memberikan keuntungan,” kata Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Almanfaluthi Hakiem.

Akibat penyusutan lahan, dikhawatirkan akan terjadi krisis pangan sebab setiap satu hektare sawah menghasilkan 2.500 Kg, satu musim panen. Jika dihitung keseluruhan maka 1.500 ton. Sedangkan jumlah penduduk Cicurug mencapai 123.157 jiwa. Apabila diasumsikan kebutuhan pangan 0,300 Kg/ jiwa, maka satu kali musim panen 180 hari, penduduk Cicurug membutuhkan 6.650.478 Kg beras. Minus beras sekitar 5.150.478 Kg.

“Data tersebut didapatkan dari Kelompok Tani Kecamtan Cicurug. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sukabumi harus melakukan pembukaan lahan sawah seluas 2.400 Hektare. Upaya tersebut harus dilakukan untuk menciptakan ketahanan pangan khususnya di Kecamatan Cicurug. Pemerintah pun harus segera merealisasikan pembukaan lahan baru, serta mengatur kembali penataan wilayah industri dan pertanian,” pungkasnya.(dri)
Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=22790

Reni Sorot Pungli Pendidikan

BEASISWA:Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati memberikan beasiswa untuk warga miskin saat reses di Sekretariat DPC PPP, kemarin.

CITAMIANG – Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati menilai pendidikan di Kota Sukabumi masih harus mendapat perhatian serius. Mulai dari infrastruktur sampai pada sistem peningkatan mutu pengajarnya. Infrastruktur terkait masih maraknya korupsi dana Biaya Operasional Sekolah serta dalam bidang SDM, soal sertifikasi yang masih diwarnai pungutan liar.

Demikian dikatakan Reni di sela-sela reses di Sekretariat DPC PPP, kemarin. Menurutnya, berbagai penyimpangan itu berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan yang tidak hanya terjadi di Kota Sukabumi tapi juga di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sukabumi. “Kota Sukabumi masih tertinggal baik dari SDM, sistem pendidikan dan pembangunan,” kritik Reni Marlinawati, kemarin
 

Legislator dari PPP ini bahkan menyebut banykanya kecurangan yang terjadi di Kota Sukabumi seperti pungutan liar yang terjadi pada penyaluran dana BOS dan sertifikasi guru. “Kami dapat informasi untuk sertifikasi dipungut Rp 1 juta dan kami punya data soal itu,” ungkap Reni.
 

Reni berharap, penyaluran dana BOS tahun depan bisa meminimalisir terjadinya penyelewengan dana menyusul adanya perubahan sistem. Yaitu tidak lagi melalui kas daerah, tapi langsung ke rekening kepala sekolah. “Mekanisme dana BOS tahun depan disalurkan langsung ke sekolah, untuk mengurangi terjadinya kecurangan,” bebernya.
 

Reni menambahkan, dana pendidikan tahun 2012 akan diprioritaskan ke infrastruktur, di mana di Indonesia sebanyak 9.100 sekolah rusak berat, dianggarkan dana senilai Rp9 triliun untuk penuntasan ruang kelas. DAK senilai Rp10 triliun untuk rehab sekolah. Semua anggaran tersebut untuk pembangunan sekolah. “Tahun ini 60 persen infrastruktur, 40 persen mutu, sedangkan tahun depan 100 persen alokasi dana pendidikan APBN untuk infrastruktur,” pungkasnya.
 

Dalam kesempatan itu, Reni memberikan beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan dana pribadi kepada 360 siswa miskin di Kota Sukabumi. Dari jumlah itu, 150 siswa di antaranya dana pribadi Reni.(rp10)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=22530

PPP: Kalau Mau Sederhanakan Parpol, PT Harusnya 15-20 Persen

 

Febrina Ayu Scottiati - detikNews

Jakarta - Sekjen PPP Romahurmuziy menolak DIM RUU Pemilu yang diajukan pemerintah yaitu 4 persen dalam ambang batas partai. Menurutnya angka itu merupakan cara lama yang dilakukan partai politik untuk menyiasati aturan.

Pria yang akrab dipanggil Romi ini juga mengatakan pemerintah tidak memiliki visi dan landasan yang jelas tentang penyederhaan parpol. Demikian dikatakan Romi dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (31/10/2011).

"Jika tujuannya menurunkan jumlah parpol di parlemen, maka angka 4 kurang tinggi. Kalau idealnya jumlah parpol 5 buah, maka angka PT musti 15-20 persen dari hitungan 100 dibagi 5," kata Romi.

Sementara bagi parpol yang tidak lolos, lanjut Romi, diatur pasal yang memungkinkannya bergabung dengan partai lain atau menggabungkan diri. Dengan demikian akan terjadi pemaksaan alamiah dalam penyederhanaan jumlah parpol.

"Dengan PT 4 persen, suara hangus akan semakin besar, memperbesar disproporsionalitas, dan menjauh dari asas proporsional yang sudah dipakai dalam 10 kali pemilu," ujarnya.

Sementara mengenai kursi dapil yang diajukan dalam DIM yaitu 3-5 kursi per dapil dinilainya dibangun atas logika pemikiran yang sesat. Yaitu mengaitkan kedekatan anggota legislatif dengan konstituennya berdasarkan jarak.

"Logika ini seolah menganggap di Indonesia tidak ada telepon dan internet," tutur Romi.

Menurutnya, 3-6 kursi per dapil juga sarat dengan kepentingan politik yang ingin menang dengan menyiasati peraturan. Hal itu dilihatnya karena partai tersebut pada pemilu 2009 berada pada peringkat di bawah 6 di setiap dapil.

"Karenanya PPP menolak DIM pemerintah dan akan memperjuangkan agar substansi revisi RUU Pemilu tidak mengubah PT 2,5 persen dan alokasi 3-10 kursi per dapil," tutupnya.

(feb/van)

Politik Jalan Tengah PPP Menuju Indonesia Sejahtera

Oleh : Ahmad Yani, SH, MH 

(Calon Ketua Umum PPP)

            Beberapa hari lagi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melaksanakan Muktamar VII di Bandung. Bagaimanakah kita harus membaca peristiwa muktamar PPP yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar ibukota negara? Pertanda merembesnya pengaruh PPP ke luar pusat kekuasaan, ataukah isyarat mulai memudarnya pengaruh PPP di pusat kekuasaan?

            Karena saya bukan paranormal, tentu saja saya tidak mungkin mampu membaca persitiwa itu di luar kerangka rasio yang bisa kita baca dari jejak sejarah partai ini.

            Partai Persatuan Pembangunan terbentuk pada tanggal 30 Dzulqaidah 1392 bertepatan dengan tanggal 5 Januari 1973 sebagai hasil fusi dari empat partai politik Islam, yakni: (1) Partai Nahdlatul Ulama, (2) Partai Muslimin Indonesia, (3) Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam PERTI adalah partai yang memiliki akar sejarah yang sangat panjang.

Pada pemilu pertama di masa Orde Baru, yaitu pemilu 1971, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam PERTI secara bersama-sama memperoleh 96 kursi dari 362 kursi yang diperebutkan. Inilah modal dasar PPP ketika dibentuk dua tahun kemudian.

Pada pemilu 1977, dengan membawa nama dan bendera sendiri, PPP memperoleh 99 dari 360 kursi yang diperebutkan. Pada pemilu 1982, PPP memperoleh 94 dari 384 kursi yang diperebutkan. Pada pemilu 1987, PPP memperoleh 61 dari 400 kursi yang diperebutkan. Pada pemilu 1992, PPP memperoleh 62 dari 400 kursi yang diperebutkan. Pada pemilu 1997, PPP memperoleh 89 dari 425 kursi yang diperebutkan. Pada pemilu 1999, PPP memperoleh 58 dari 462 kursi yang diperebutkan. Pada pemilu 2004, PPP memperoleh 58 dari 550 kursi yang diperebutkan. Dan pada pemilu 2009, PPP memperoleh 38 dari 560 kursi yang diperebutkan.

Angka-angka perolehan PPP dari pemilu ke pemilu dengan amat jelas memberitahukan kepada kita dua hal: pertama, prestasi terbaik PPP diperoleh di awal dan akhir era Orde Baru yang penuh dengan rekayasa kasar dan intimidasi. Di masa itu, PPP mampu meningkatkan perolehan kursinya dari 96 ke 99. Kedua, prestasi terburuk PPP justru diperoleh di era bebas dan terbuka pada pemilu 2009. PPP kehilangan 20 kursi.

Prestasi buruk pemilu 2009 itu hanya tersaingi oleh hasil pemilu 1987 di bawah kepemimpinan Dr. H. J. Naro saat PPP harus kehilangan 33 kursi!

Akibat merosot tajamnya perolehan PPP pada pemilu 1987, pada Muktamar II, 1989, Dr. H. J. Naro “dihukum” dengan tidak lagi dipilih menjadi Ketua Umum DPP PPP, meskipun beliau masih ingin membaktikan dirinya menjadi Ketua Umum untuk periode kedua.

Apakah peserta Muktamar VII, 2011, memiliki sikap yang sama dengan peserta Muktamar II, 1989, menghukum pemimpin yang gagal membesarkan PPP?  Wallahu a’lam. Tentu kita berharap siapa pun yang gagal membesarkan partai seperti janjinya pada saat ingin dipilih menjadi ketua umum, seharusnya jujur mengakui kegagalannya dan berbesar hati untuk tidak melanjutkan masa jabatannya. Biarlah mereka yang lebih segar dan tidak memiliki beban kegagalan, melanjutkan ikhtiar bersama memulihkan kebesaran dan kejayaan PPP.

Hadirin yang berbahagia,

Meskipun Dr. Naro tidak lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP, tetapi posisinya sebagai Wakil Ketua DPR-RI tidak diganggu gugat oleh Buya Ismail Hasan Metareum sebagai Ketua Umum yang menggantikan Dr. Naro.

Pengganti Buya Ismail sebagai Ketua Umum, Dr. H. Hamzah Haz juga tidak mengganggu amanat yang sedang diemban oleh Buya sebagai Wakil Ketua DPR-RI. Dalam dua periode masa jabatannya, Pak Hamzah bahkan memberi posisi terhormat kepada seniornya itu dengan menempatkan Buya Ismail sebagai Ketua Majelis Pimpinan Partai.

Inilah teladan berharga yang diwariskan oleh para pendahulu kita yang dengan sedih dan sangat menyesal harus kita kemukakan, hilang pada periode ini. Teladan sangat mulia itu, yang dibalut dengan semangat akhlak mulia,  dicampakkan oleh DPP PPP hasil Muktamar VI.  

Suka atau tidak suka, latar belakang sejarah itu dengan sendirinya telah menjadi bagian dari jati diri PPP. Latar belakang sejarah PPP yang heroik menghadapi rezim otoriter Orde Baru, yang terpaksa harus pasang surut di dalam era politik yang tidak jujur dan tidak adil, harus dijadikan bekal untuk mengembangkan wawasan ke depan. Jika tidak, partai ini akan menjadi masa lalu. PPP akan berubah menjadi PKK (Partai Kenang-kenangan). Dan Muktamar VII PPP tidak mustahil akan halaman terakhir dari buku sejarah PPP.

Tugas seluruh kader PPP untuk mengelak dari kemungkinan terpahit itu melalui kerja keras, cerdas, dan ikhlas.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagai pewaris dan pelanjut perjuangan partai politik Islam, sejak awal PPP telah menempatkan Islam bukan saja sebagai asas, tetapi juga sebagai dasar motivasi dan sumber inspirasi.

Akan tetapi, ketika pemahaman terhadap Islam telah memasuki tahap ide, mengandalkan  simbolisme formal Islam tanpa kemampuan untuk menempatkan Islam dalam kerangka integral-sistemik, niscaya tidak lagi memadai.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, Islam yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, adalah kebenaran mutlak yang sudah final. Tidak ada seorang Muslim pun yang meragukannya. Tugas kaum Muslim yang sekarang menjadi kader dan penyokong perjuangan PPP untuk menurunkan kebenaran final itu menjadi kebenaran operasional. Misalnya, bagaimana perwujudan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Shibghah sebagai pelanjut perjuangan partai politik Islam harus lebih dipertajam dengan mengembangkan wawasan baru berupa modernisasi di dalam komunikasi politik, pembangunan potensi intelektual partai sehingga partai ini dapat melakukan fungsi kepartaian dan artikulasi politiknya dengan baik, cerdas, dan bermutu; juga konsolidasi organisasi yang dilaksanakan secara sadar, terencana. dan berkesinambungan. Bukan konsolidasi instan yang tiba-tiba marak setiap menjelang muktamar.

Yang juga penting digarisbawahi, marilah kita berpartai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, keanggotaan partai ini bersifat pribadi. Oleh karena itu partai ini harus mandiri, tidak tergantung kepada fihak-fihak di luar partai. Dalam hubungan dengan bekas partai politik Islam yang memfusikan aktivitas politiknya ke dalam PPP, juga dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain, kita sangat mengharapkan hubungan itu tetap terjaga dengan baik. Tidak ada ketegangan antara PPP dengan mereka.

Mengutip kata-kata Buya Ismail Hasan Metareum, yang harus kita pentingkan adalah kualitas. Dengan pendekatan kualitatif, kita dapat merumuskan kriteria objektif di dalam proses rekruitmen kader-kader partai. Pendekatan kekerabatan atau nepotisme, keunsuran, dan faktor-faktor subjektif lain, harus ditinggalkan karena semakin tidak relevan dengan tantangan zaman. Pendekatan yang mengabaikan objektifitas, hanya akan mempercepat keruntuhan PPP.

Pengembangan wawasan partai adalah faktor utama yang menentukan masa depan PPP. Berdasarkan itulah PPP mengembangkan aktivitasnya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hanyalah jika ini dilaksanakan dengan baik, partai yang sudah berakar ini akan betul-betul menjadi partai yang kuat. Kuat bukan saja dalam arti banyak wakilnya di lembaga-lembaga negara, tetapi kuat juga dalam arti mampu mengarahkan para kader PPP untuk memberikan peran terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memodernisasi dirinya, sambil terus berikhtiar memperoleh dukungan maksimal dari rakyat, PPP harus tampil sebagai partai yang berkualitas tempat semua anak bangsa bertanya dan memulangkan persoalan. Tidak seperti sekarang, kehadiran PPP sama dengan ketidakhadirannya.

Posisi sebagai partai yang bermartabat hanya mungkin diraih jika seluruh kader PPP terus menerus mengasah kepekaan di dalam menangkap aspirasi rakyat. Seluruh kader PPP harus meletakkan telinganya di kalbu rakyat, meletakkan basis perjuangannya di urat nadi rakyat, dan meletakkan tujuan perjuangannya di haribaan rakyat.

Hadirin yang berbahagia,

Di tengah kegalauan banyak kader partai mengenai masa depan PPP yang bagai makin tidak jelas, yang ditandai dengan merosot tajamnya perolehan kursi PPP di parlemen dan terjun bebasnya martabat partai dalam kancah politik nasional dari partai politik Islam terbesar dan salah satu dari tiga besar partai pemenang pemilu menjadi partai yang seolah-olah masih  diperhitungkan, perlu ada gagasan mengenai arah perjuangan PPP di dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia.

Sebagai pewaris dan pelanjut perjuangan partai politik Islam, PPP bukanlah tamu di negeri ini. Di urat nadi PPP mengalir darah para pendahulu yang dengan brilian telah menemukan jati diri bangsa yang relijius dalam sebuah kompromi genial, dasar negara Pancasila. Di paru-paru PPP berhembus nafas para pendahulu kita, politisi Muslim, yang dengan penuh kearifan –tanpa sebutir peluru pun yang ditembakkan dan tanpa satu orang pun yang kehilangan muka— telah berhasil memulihkan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Oleh karena itu, PPP tidak pernah ragu berjuang dan memberi sumbangan terbaiknya kepada NKRI, meskipun terjadi pasang naik dan pasang surut perolehan suara PPP dalam tiap pemilihan umum sejak era Orde Baru hingga era Reformasi sekarang ini.

Banyak yang kurang dalam Republik kita ini. Banyak yang tidak puas. Akan tetapi, dengan segala cacat yang melekat pada dirinya, Republik ini harus kita terima dengan sepenuh-penuh rasa syukur ni’mat. Bagi kaum Muslim, syukur ni’mat itu adalah suatu kewajiban.

Akan tetapi, seperti telah diingatkan oleh Mohammad Natsir dalam sebuah tulisannya pada tahun 1955u, harus diinsafi bersyukur atas ni’mat itu bukanlah insting untuk mencapai sebanyak-banyak kesenangan dan kemewahan. Bersyukur ni’mat artinya ialah menerima dengan insaf akan apa yang ada, dengan segala kandungannya berupa kekuatan dan kelemahan yang terkandung di dalamnya. Kita menerima keadan ini dengan niat untuk memperbaikinya. Memperbaiki apa yang belum baik, memperkuat mana yang belum kuat, serta menyempurnakan mana yang belum sempurna. Itulah arti bersyukur ni’mat.

Bukan bersyukur ni’mat namanya, bila setelah melihat barang yang ada di tangan itu banyak cacat dan kekurangannya, lalu barang itu kita lemparkan atau kita bumi hanguskan. Demikian sikap kita terhadap PPP. Demikian juga sikap kita terhadap negara-bangsa Indonesia.

Hadirin yang berbahagia,

Hingga hari ini, masih ada saja yang salah faham, atau malah pura-pura tidak faham, menganggap Islam bertentangan dengan Pancasila, dan menganggap kaum Muslim tidak nasionalis.

Seperti telah dikemukakan di atas, di urat nadi PPP mengalir darah para pendahulu yang dengan brilian telah menemukan jati diri bangsa yang relijius dalam sebuah kompromi genial, dasar negara Pancasila. Di paru-paru PPP berhembus nafas para pendahulu kita, politisi Muslim, yang dengan penuh kearifan  telah berhasil memulihkan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Umat Islam yakin seyakin-yakinnya, dalam pangkuan al-Quran, Pancasila akan hidup subur. Satu dengan yang lain tidak apriori bertentangan tetapi tidak pula identik. Di mata seorang Muslim, Pancasila bukanlah barang asing yang berlawanan dengan ajaran al-Quran. Umat Islam melihat di dalam Pancasila itu sisi lain dari ajaran Islam. Tetapi, sekali lagi, itu tidak berarti Pancasila identik atau meliputi semua ajaran Islam. Pancasila memang mengandung tujuan-tujuan Islam, tetapi tidak berarti Pancasila itu Islam.

Kita berkeyakinan yang tidak akan kunjung kering, bahwa di atas tanah dan dalam iklim Islam-lah Pancasila akan hidup subur. Sebab iman, kepercayan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat ditumbuhkan dengan hanya mencantumkan kata-kata dan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa itu saja di dalam perumusan Pancasila.

Berlainan soalnya apabila sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu hanya sekadar kembang bibir. Bagi orang-orang yang jiwanya sesungguhnya sudah skeptis dan penuh ironi terhadap agama, dalam satu ayunan langkah, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan urat tunggal bagi sila-sila lain dalam Pancasila, langsung tumbang dan Pancasila pun menjadi dasar negara yang hampa tanpa makna.

Di tangan mereka yang menjadikan Pancasila hanya sebagai kembang bibir, yang tersisa adalah kerangka Pancasila yang mudah sekali dipergunakan untuk menutup langkah-langkah perbuatan yang tanpa sila, bahkan tidak berkesusilaan sama sekali.

Di tangan umat Islam, di tangan para penyokong PPP, dasar negara Pancasila akan tumbuh subur.  

Hadirin yang berbahagia,     

Dalam pemilu legislatif 2009 yang lalu, sejumlah partai sekuler pasca Orde Baru berjaya menembus parliementary tresholds. Dengan sedikit pengecualian, partai-partai berasas (berideologi) Islam justeru terpuruk.

Karena  para pemimpin partai-partai Islam banyak yang tidak bisa membedakan rasuah, hadiah, tijarah, dan hibah  maka tidak ada bedanya  kelakuan para “pemimpin” partai Islam dengan kelakuan para pemimpin partai-partai sekuler. Bahkan lebih buruk lagi, karena para pemimpin partai sekuler tidak menjadikan Islam sebagai asas partai, sedangkan para “pemimpin” partai Islam, termasuk PPP menjadikan Islam sebagai asas. Di panggung kampanye semangat Islam dikobar-kobarkan, di meja perundingan, politik transaksional yang dilakukan.

Patut diduga, itu sebabnya partai Islam  tidak mendapat berkah yang ditandai dengan terus merosotnya dukungan terhadap partai Islam, termasuk PPP. Para pemimpin partai Islam dan berbasis massa Islam  juga cenderung pragmatis, mereka  tergiur dengan money politics.  

Kalau dicermati, partai-partai yang berjaya tersebut adalah partai-partai  yang secara ekonomi politik beraliran  neoliberal kapitalistik di sebelah kanan, yang melanjutkan strategi dan kebijakan ekonomi-politik  lebih jauh  ke arah neo-liberal, dengan tim ekonomi yang berorientasi  pada Washington Consensus,  pasar bebas,  swastanisasi,  dan liberalisasi;  Di sisi lain, ada  yang beraliran populisme sekularistik di sebelah kiri, yang  romantis,  yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen seperti  sebelum perubahan, dengan  kepemimpinan yang mengumbar jargon populisme  kerakyatan yang  tidak otentik,  yang ingin kembali ke nativisme.

            Dalam dinamika politik seperti itu, ke mana PPP akan menggerakkan haluan?

            Dengan beberapa penegasan sikap politik di atas, kita perlu mempertimbangkan politik jalan tengah sebagai  bagai kekuatan   yang berada di garis depan untuk  memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia baru, masyarakat  madani yang Islami, yang bersatu, berdaulat, maju, adil, dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diridhai Allah subhanahu wa ta’ala.

            Politik jalan tengah ini ditawarkan kepada seluruh komponen bangsa sebagai program jika atas izin Alah subhanahu wa ta’la PPP diizinkan memimpin pemerintahan negara di Republik Indanesia. Ini bukan hal yang mustahil, mengingat sebagai partai politik yang telah berumur hampir empat dasawarsa, pengalaman politik PPP telah lebih dari cukup untuk didayagunakan sebagai modal dasar memimpin pemerintahan negara Republik Indonesia.

             

Politik jalan tengah yang ditawarkan ini didasari oleh pemahaman terhadap karakteristik masyarakat Indonesia baru sebagai berikut:

1. Tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang rukun, saling menghormati, bergairah, bermakna, dan inspiratif;
2. Makin berkembangnya kehidupan masyarakat yang bermartabat, menghormati hak asasi manusia, aman, tertib, dengan tegaknya hukum dan keadilan;
3. Terbukanya kehidupan sosial-budaya yang berbhinneka,  majemuk, santun, dan berkepribadian;
4. Makin bergairahnya kehidupan berpolitik yang demokratis, aspiratif, deliberatif, dan partisipatif dalam mewujudkan good governance (tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa) yang bebas dari prilaku kolusi, korupsi, dan nepotisme;
5. Makin terbangunnya kehidupan sosial-ekonomi yang adil, makmur, dan sejahtera lahir batin; dan
6. Makin kokohnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersatu, aman, dan damai dalam pergaulan antar bangsa menuju tata dunia baru yang berkeadilan.

Visi politik jalan tengah ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip perjuangan sebagai berikut:

1.                    Tetap istiqamah dalam menegakkan  kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

2.    Upayakan bermusyawarah, deliberasi partisipatoris untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan.

3.                    Ikhlas dalam beribadah dan bermuamalah.

4.    Persamaan perlakuan (nondiskriminatif) dalam urusan publik, mengutamakan  kebersamaan dan persatuan.

5.                    Solidaritas/ukhuwwah sesama manusia dan sesama anak bangsa, serta.

6.    Menjalankan semua agenda kegiatan dalam rangka amr ma’ruf nahyi munkar  (menganjurkan kebajikan, mencegah kemunkaran)

Hadirin yang berbahagia,

Politik jalan tengah PPP sebagai alternatif menuju Indonesia cita yang sejahtera sesungguhnya merupakan operasionalisasi Pancasila yang kita yakini akan tumbuh subur dalam pangkuan Islam, dan para penyokong PPP. Terdapat lima misi yang akan dilaksanakan oleh PPP di dalam rangka operasionalisasi Pancasila sebagai pencerminan ajaran Islam.

Misi  Pertama: Memperjuangkan terwujudnya  manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta’ala, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mensyiarkan moderasi kehidupan beragama dalam masyarakat, mengembangkan ukhuwwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) serta mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/ marxisme/ leninisme, sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia;

Misi Kedua: Memperjuangkan  pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi dan kewajiban dasar manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwwah basyariyah/insaniyyah (persaudaraan sesama manusia) serta mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan;

Misi Ketiga: Memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa) serta mencegah konflik sosial dan  kerusuhan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika;

Misi  Keempat: Melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah dan mufakat, serta mencegah dan menentang otoritarianisme, fasisme, dan setiap bentuk kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat;

Misi Kelima: Memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta’ala --baldatun thayyibatun warabbun ghafur-- serta mencegah berbagai bentuk kesenjangan spasial, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Hadirin yang berbahagia,

Politik jalan tengah ini akan dilaksanakan melalui kebijakan dan strategi perjuangan sebagai berikut:

1. Pencapaian visi, misi, dan kebijakan gerakan  mengarah pada pencapaian tujuan nasional  (alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) dan hasil-hasil amandemen konstitusi;

2. Menempuh cara-cara konstitusional, demokratis, deliberatif, partisipatif, dijiwai oleh prinsip-prinsip perjuangan  sebagai common share values;

3. Memantapkan pelaksanaan paradigma baru di  lingkungan partai, organisasi kemasyarakatan,  dan lembaga serta individu  yang menyokong politik jalan tengah ini;

4. Memantapkan konsolidasi gerakan  menyeluruh dengan kepemimpinan yang solid, ditopang dengan sumberdaya dan dana yang memadai; dan

5. Menggalang aliansi/kerjasama dengan kekuatan-kekuatan lain, terutama dengan yang memiliki kedekatan visi dan misi perjuangan dengan PPP.

Kebijakan dan strategi perjuangan politik jalan tengah PPP akan ditopang oleh lima pilar program perjuangan:

1.    Bidang  Pengembangan Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia yang meliputi: (a) Program peningkatan mutu kehidupan beragama, (b) Program pengembangan  moderasi kehidupan beragama dalam masyarakat, (c) Program pengembangan ukhuwwah islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), (d) Program pengembangan kerukunan antara ummat beragama, dan (e) Program bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah (masjid, mushala,  gereja, pura, kelenteng, dan rumah ibadah lainnya;.

2.    Bidang Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi: (a) Program pengembangan ukhuwwah basyariyah/insaniyyah (persaudaraan semesta/sesama manusia), (b) Program advokasi, legislasi,   dan yudikasi dengan memperhatikan sumber hukum Adat, Barat, dan hukum Islam, (c) Program penegakan, pemulihan, perlindungan, dan pemajuan  HAM.

3.    Bidang  Pembangunan Pertahanan dan Keamanan meliputi (a): Program pengembangan ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa), (b) Program  Wajib  Militer, (c)  Program   pembangunan dan pemberdayaan  daerah-daerah terpencil, frontiers,  dan perbatasan.

4.    Bidang  Pembangunan Demokrasi Politik meliputi: (a) Program pendidikan politik  yang mencerdaskan kehidupan bangsa, (b)  Program penyederhanaan sistem, prosedur, dan proses politik  yang lebih efisien dan efektif, (c) Program  penyederhanaan sistem kepartaian  menjadi  tiga-lima (gabungan/kelompok) partai politik  melalui fusi sukarela berdasarkan kedekatan platform.

5.    Bidang Pembangunan Demokrasi Ekonomi, Sosial,  dan Budaya meliputi: (a) Program pengembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara, (b) Program pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan   hidup,  (c)  Program pengembangan kesejahteraan sosial, penanggulangan  kemiskinan, dan peningkatan peran perempuan, (d) Program pengembangan pendidikan dan sosial budaya, (e) Program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (f) Program pengembangan otonomi daerah dan pembangunan perdesaan.

Hadirin yang berbahagia,

            Sebuah gerakan politik hanya akan berhasil mencapai tujuannya jika dikelola dengan baik dan benar. Politik jalan tengah akan dimanaj dengan konsolidasi dan pengembangan sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengembangan partai-partai, ormas, dan lembaga dalam gerakan politik jalan tengah  yang akan dilakukan  oleh para peneliti, analis, fasilitator dan pendamping masyarakat,
2. Penataan dan  pengembangan organisasi dan kelembagaan dalam gerakan politik jalan tengah  yang akan dilakukan oleh para organizers,  penyelia, dan aktivis gerakan,  
3. Pendidikan dan pelatihan kader partai, ormas,  dan lembaga  yang menyokong gerakan politik jalan tengah PPP yang akan dilakukan oleh para pendidik, pelatih, motivator, pengembang dan pemberdayaan masyarakat,
4. Advokasi, legislasi, dan lobby   untuk pencapaian visi dan misi gerakan politik jalan tengah  oleh para lawyers,  legal drafters, paralegal, lobbysts, advokat, penasihat  dan konsultan hukum,
5. Mobilisasi dan pendayagunaan sumberdaya dan dana untuk menopang gerakan politik jalan tengah oleh para fundraiser dan fund managers (manajer dana), para pengusaha,  manajer koperasi dan korporasi; dan
6. Publikasi dan komunikasi massa untuk memperluas outreach  atau jangkauan gerakan   yang  dilakukan oleh para penggiat multimedia, jurnalis,  para da’i,  dan muballigh pendukung gerakan politik jalan tengah PPP.

Hadirin yang berbahagia,

            Politik jalan tengah yang ditawarkan ini, sesungguhnya merupakan tafsir terhadap ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bagi PPP, Islam sebagai asas tidak boleh berhenti hanya di atas kertas.

Islam sebagai asas PPP, mencerminkan keteguhan keyakinan para pendiri PPP dan kami yang datang belakangan terhadap kesempurnaan ajaran Islam sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat menjamin keragaman di atas prinsip hormat menghormati antara berbagai golongan di dalam negara.

Adalah keyakinan kami yang tidak ada habis-habisnya, Islam itu kalaupun besar tidak akan melanda, kalaupun tinggi malah akan melindungi.

Semua gagasan yang diuraikan di atas, insya Alah akan saya perjuangkan sepenuh-penuh daya dan kekuatan jika saya diizinkan Allah subhanahu wa ta’ala memimpin Partai Persatuan Pembangunan sebagai Ketua Umum.

Insya Allah saya akan bekerja keras bukan saja untuk membesarkan dan memulihkan martabat PPP, tetapi jauh lebih strategis lagi, saya akan menjadikan PPP sungguh-sungguh bermanfat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta’ala seraya mengucapkan bismilahirrahmanirrahim, saya menyatakan siap dipilih menjadi Ketua Umum DPP PPP.        

Di bawah kepemimpinan saya, dengan bantuan kader-kader PPP yang masih kuat ruhul jihadnya, dan dengan dilandasi oleh tauhid yang sebersih-bersihnya, dibekali oleh setinggi-tinggi ilmu pengetahuan, dan dimodali oleh sepandai-pandai siyasah, kepemimpinan pemerintahan negara Republik Indonesia insya Allah dapat kita rebut!

Sekali tandang ke gelanggang, pantang surut ke belakang.

Nashrun minallah wa fathun qarib.

Wabilahittaufiq wal hidayah

Wassalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

Profil Calon Ketua Umum PPP

DATA PRIBADI
Nama Lengkap & Gelar: AHMAD YANI, SH, MH
Jenis Kelamin: Laki-laki
Tempat & Tanggal Lahir: Palembang, 24 November 1962
Agama: Islam
Status Pernikahan: Duda
Nama Istri/Suami:
Pekerjaan Istri/Suami:
Jumlah Anak: 2 Orang
Alamat Rumah: Jl. Bulak Tengah 10 No. 22 RT. 07/15 Kel. Klender, Kec Duren Sawit, Jakarta Timur
Telpon,Fax Rumah: 021 70312462 -
Handphone:
Alamat Kantor: Gd. Nusantara I, Lantai 15 Ruang 1527 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta
Telpon,Fax Kantor: 021-5755535 / 021-5755536

Email - Website: ahmadyani@yahoo.comThis e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

RIWAYAT PENDIDIKAN
SD Muhammadiyah Palembang (1975)
SMP Muhammadiyah Palembang (1979)
SMAN 3 Palembang (1982)
SMAN 3 Palembang 1979
S1, Sarjana Muda FH Universitas Islam Djakarta (1986)
S2, Magister Hukum,Universitas Indonesia,Program Hukum Ekonomi (2003)

PENGALAMAN/JABATAN DI ORGANISASI
Vice President kongres Advokat Indonesia 2008-2012
Wakil ketua Pusat Kajian Hukum & HAM Majelis Nasinal KAHMI 2000-2002
Anggota Konsorsium Reformasi Hukum Nasional 1998-2005
Wakil Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat PARMUSI 2008-2013
Ketua LBH DPP PPP (2007-2012)
Anggota Lembaga Hukum & HAM Pimpina Pusat Muhammadiyah 2005-2010

RIWAYAT PEKERJAAN
Dosen FH Universitas Islam Attahiriyah, lektor kepala, 2000-2004
Dosen FH Universitas Nasional. Lektor Kepala 2000-2005
Manajing Direktur Law Firm HDY (Husni, Danil, Yani) 1994-1996
founder Law Office Ahmad Yani & Associates 1997-2008
Founder AYK Law Firm 2009

KEANGGOTAAN/JABATAN DI LEGISLATIF
Fraksi PPP (Anggota)
Komisi III (KAPOKSI)
BALEG (Anggota)

Ahmad Muqowam Calon Kuat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan

Ahmad Muqowam, Anggota DPR dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) & Calon Kuat Ketua Umum PPP

20 - May - 2011 | 2:43 am | kategori:Headline

 

Jakarta. Seputar Nusantara. Meski Muktamar PPP masih lama namun perebutan menuju kursi ketua umum sudah memanas. Kubu Ahmad Muqowam siap menjalin komunikasi dengan Muchdi PR untuk menghadapi Suryadharma Ali.

” Kita tentu siap dan terus membangun komunikasi dengan siapapun kader yang berkeinginan memperbaiki bobroknya kepemimpinan SDA (Suryadharma Ali, red), dengan Pak Muchdi juga kita lakukan komunikasi tentunya,” kata Ketua Tim Sukses Ahmad Muqowam Yuyon Ali Fahmi, Kamis (19/5/2011).

Yuyon mengatakan, saat ini komunikasi terus dilakukan dengan kandidat ketua umum PPP lainnya seperti Muchdi PR dan Ahmad Yani. Muqowam juga siap menghadapi manuver dari kubu SDA.

” Contohnya soal pencopotan Pak Muqowam dari Ketua Komisi IV kita biarkan saja. Santai dan biarkan anjing mengonggong. Saya yakin dalam Muktamar nanti seperti Ketua DPC & pengurus daerah tidak mudah ditekan dan dipaksa-paksa. Mereka semua sudah kecewa dengan SDA,” jelasnya.

Bagaimana dengan potensi politik uang pada Muktamar nanti? Yuyon mengaku tak khawatir dengan hal tersebut.

” Kita tidak khawatir. Kader-kader kita sudah memiliki kemampuan dan wawasan politik yang cukup untuk menghadapi itu semua. Kita lihat saja nanti, tegasnya.

Drs. Suryadharma Ali MSi – Ketua Umum DPP PPP 2007-2011

Written by admin Profile Nov 11, 2010  

Drs. Suryadharma Ali MSi. (lahir di Jakarta, 19 September 1956; umur 54 tahun adalah Menteri Agama Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Agama Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1984. Pada tahun 1985 ia berkarier di PT. Hero Supermarket, hingga tahun 1999 di mana ia menduduki posisi Deputi Direktur perusahaan ritel tersebut. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi ritel di Indonesia.

Pada Februari 2007, Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum PPP dan menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), dan Barlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar).

Empat Orang Ramaikan Bursa Calon Ketua Umum PPP

Rabu, 29 Juni 2011 | 15:32 WIB

Besar Kecil Normal

 

Suryadharma Ali dan Ahmad Yani (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Panitia Penyelenggara Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan sampai saat ini sudah ada 4 calon yang mendeklarasikan diri untuk bertarung memperebutkan kursi ketua umum PPP. Mereka akan memperebutkan 1.180 suara di muktamar yang akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.

"Calon terbanyak akan jadi ketua umum dan formatur," ujar Imron Pangkapi, Ketua Pelaksana Muktamar VII PPP, saat menggelar jumpa pers di kantor DPP PPP, Rabu 29 Juni 2011.

Para calon yang sudah muncul dan menggelar deklarasi untuk mencari dukungan di antaranya Ketua Umum PPP saat ini, Suryadarma Ali, Ketua Bidang Politik Ahmad Muqowan, Ketua Bidang Hukum Ahmad Yani, dan anggota PPP terbaru, Muchdi PR, yang mendapatkan kartu anggota dari wilayah Solo, Jawa Tengah. "Untuk jadi ketua umum, kandidat harus pandai-pandai merebut suara DPW dan DPC," kata Imron.

Menurut dia, 37 Dewan Pimpinan Pusat PPP, pimpinan lembaga partai, tidak memiliki hak suara untuk diperebutkan kandidat. Komposisi suara yang akan diperebutkan dalam muktamar adalah 860 suara DPC dan 66 suara DPW serta tambahan suara DPC yang memiliki kursi di DPRD yang lebih dari 5 kursi. "Sebelum muktamar dilaksanakan, PPP akan menggelar Munas Alim Ulama sebagai upaya rekonsoliasi untuk seluruh kekuatan Islam kembali ke PPP," katanya.

ALWAN RIDHA RAMDANI

REKONSTRUKSI NILAI KEISLAMAN DAN KEBANGSAAN:

USAHA MEWUJUDKAN GENERASI BERKARAKTER

Oleh: Drs.H.Yusuf Ridwan

(Ketua DPC PPP Kab.Sukabumi)

Disampaikan pada acara Pelantikan dan Up Grading Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) Kab.Sukabumi, Sabtu 28 Mei 2011 di Islamic Center Cisaat Sukabumi

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

A.  Muqoddimah

          Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan ‘inayah-Nya, hari ini kita dapat melaksanakan acara Pelantikan Pengurus Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) Kab.Sukabumi sekaligus Up Grading Kader. Sholawat dan Salam kita haturkan semoga senantiasa dilimpahkan curahkan  kepada junjunan kita Nabi Besar Muhammad SAW, besereta kleluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak risalahnya hingga akhir zaman.

          Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Ketua DPC PPP Kab.Sukabumi dan seluruh jajaran pengurus mengucapkan Selamat dan Sukses kepada adik-adik pengurus GMII Kab.Sukabumi yang telah dilantik hari ini, Selamat bergabung dengan kami, dan marilah kita sama-sama besarkan Partai Persatuan Pembangunan di Kab.Sukabumi dengan niat ibadah dan dalam rangka mensyiarkan Agama Islam.

B. Makna Dasar Rekonstruksi dan Karakter Bangsa

          Ketika kita berbicara tentang upaya melakukan studi  rekonstruksi terhadap suatu konsep, misalkan tema hari ini “Rekonstruksi Nilai-Nilai Keislaman dan Kebangsaan: Usaha Mewujudkan Generasi Berkarakter”, tentu yang paling pertama diketahui adalah pengertian rekonstruksi itu sendiri. Rekonstruksi atau reconstructie (Perancis), reconstruction (Inggris) berarti sebuah usaha atau proses pembangunan kembali, penyusunan atau perangkaian kembali.[1] Dalam sebuah aliran filsafat pendidikan dikenal sebuah teori rekronstruksionisme yang mengatakan bahwa bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.[2] Menurut Hasan Hanafi, rekonstruksi adalah pembangunan kembali warisan-warisan Islam berdasarkan spirit modernitas dan kebutuhan Muslim kontemporer.[3]

          Istilah nation and charakter building adalah istilah klasik dan menjadi kosa kata hampir sepanjang sejarah modern Indonesia terutama sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Istilah ini mencuat kembali sejak tahun 2010 ketika pendidikan karakter dijadikan sebagai gerakan nasional pada puncak acara Hari Pendidikan Nasional 20 Mei 2010. Latar belakang munculnya pendidikan karakter ini dilatarbelakangi oleh semakin terkikisnya karakter sebagai bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai upaya pembangunan manusia Indonesia yang berakhlak budi pekerti yang mulia.

Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin “charakter”, yang antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak (Oxford). Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya dimana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Definisi dari “The stamp of individually or group impressed by nature, education or habit. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter dapat juga diartikan sama dengan akhlak dan budi pekerti, sehingga karakter bangsa identik dengan akhlak bangsa atau budi pekerti bangsa. Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang berakhlak dan berbudi pekerti, sebaliknya bangsa yang tidak berkarakter adalah bangsa yang tidak atau kurang berakhlak atau tidak memiliki standar norma dan perilaku yang baik.

C. Nilai-Nilai Islam dalam Pancasila sebagai Nilai-Nilai Kebangsaan

1.    Transendensi: Menyadari bahwa manusia merupakan ciptaan Allah SWT. Dari kesadaran ini akan memunculkan sikap penghambaan semata-mata pada Allah SWT. Kesadaran ini juga berarti memahami keberadaan diri dan alam sekitar sehingga mampu menjaga dan memakmurkannya. Ketuhanan Yang Maha Esa;

2.    Humanisasi: Setiap manusia pada hakekatnya setara di mata Allah SWT kecuali ilmu dan ketakwaan yang membedakannya. Manusia diciptakan sebagai subjek yang memiliki potensi. Kemanusiaan yang adil dan beradap;

3.    Kebinekaan: Kesadaran akan adanya sekian banyak perbedaan di dunia. Akan tetapi, mampu mengambil kesamaan untuk menumbuhkan kekuatan, Persatuan Indonesia;

4.    Liberasi: Pembebasan atas penindasan sesama manusia. Karenanya, tidak dibenarkan adanya penjajahan manusia oleh manusia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;

5.    Keadilan: Keadilan merupakan kunci kesejahteraan. Adil tidak berarti sama, tetapi proporsional. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

          Sejarah telah mencatat bahwa Islam dan umat Islam di Indonesia, telah memberikan peran aktifnya berupa amal-amal nyata, membentuk manusia yang beriman, berakhlak karimah, cerdas dan terampil, membangun kehidupan keluarga dan masyarakat secara baik. Lebih dari itu bahkan menolak dan melawan penjajah, kemudian mempersatukan manusia dan komunitas dalam satu keluarga besar menjadi satu bangsa, dan pada akhirnya memproklamirkan kemerdekaan bangsa dan negara hingga kemudian mempertahankan serta mengisi kemerdekaan hingga dewasa ini.

          Peranan aktif tersebut harus terus dilakukan oleh kita sebagai umat Islam, wabilkusus oleh kita sebagai generasi Muslim di Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang didasari semangat:

1.    Mengemban tugas kekhalifahan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah:30:

                                                                           

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat; ‘Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini’”.

     

2.    Menegakan keadilan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa-idah : 8 :

                                                

     

     Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang       yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu     untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada          taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui     apa yang kamu kerjakan”.

3.    Memakmurkan bumi Allah sebagaimana firmannya dalam Al-Qur’an surat Hud:61:

                                                               

Artinya : “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah mapunan-Nya, kemudian bertobat kepada-Nya”.

4.    Melaksanakan kewajiban dakwah dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nahl:125:

                                                                   

Artinya : “Serulah manusia kepada jalan agama Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”.

Firman Allah dalam surat Ali-Imran:110:

                                   

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.

D. Karakteristik Generasi Muslim dan Penerus Perjuangan Bangsa

          Beberapa karakteristik penting sebagai ciri karakter profetik generasi Muslim dan penerus perjuangan bangsa, antara lain:
1. Sadar sebagai makhluq ciptaan Allah SWT: Sadar sebagai makhluq muncul ketika ia mampu memahami keberadaan dirinya, alam sekitar, dan Allah SWT. Konsepsi ini dibangun dari nilai-nilai transendensi.
2. Cinta Tuhan : Orang yang sadar akan keberadaan Allah SWT meyakini bahwa ia tidak dapat melakukan apapun tanpa kehendak Allah SWT. Oleh karenanya memunculkan rasa cinta kepada-Nya. Orang yang cinta Allah SWT akan menjalankan apapun perintah dan menjauhi larangan-Nya.
3. Bermoral : Jujur, saling menghormati, tidak sombong, suka membantu, dll merupakan turunan dari manusia yang bermoral.
4. Bijaksana : Karakter ini muncul karena keluasan wawasan seseorang. Dengan keluasan wawasan, ia akan melihat banyaknya perbedaan yang mampu diambil sebagai kekuatan. Karakter bijaksana ini dapat terbentuk dari adanya penanaman nilai-nilai kebinekaan.
5. Pembelajar sejati: Untuk dapat memiliki wawasan yang luas, seseorang harus senantiasa belajar. Seorang pembelajar sejati pada dasarnya dimotivasi oleh adanya pemahaman akan luasnya ilmu Allah SWT(nilai transendensi). Selain itu, dengan penanaman nilai-nilai kebinekaan ia akan semakin bersemangat untuk mengambil kekuatan dari sekian banyak perbedaan.
6. Mandiri: Karakter ini muncul dari penanaman nilai-nilai humanisasi dan liberasi. Dengan pemahaman bahwa tiap manusia dan bangsa memiliki potensi dan sama-sama subjek kehidupan maka ia tidak akan membenarkan adanya penindasan sesama manusia. Darinya, memunculkan sikap mandiri sebagai bangsa.

E. REKONSTRUKSI NILAI-NILAI KEISLAMAN DAN   KEBANGSAAN  DALAM PPP

1.   Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

          Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil penggabungan atau fusi politik empat partai Islam, yaitu:  Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

        PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan keempat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah;

1.    KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;

2.    H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);

3.    Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;

4.    Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan

5.    Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

          Terbentuknya fusi partai politik Islam ke dalam PPP, berawal dari Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama Orde Baru. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 tersebut diikuti oleh 10 partai politik yang ketika itu dikenal dengan Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yaitu :  Golkar, NU, Parmusi, PSII, PNI, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI, dan Murba. Lima besar pemenang dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya (Golkar), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Pasca pemilu 1971 muncul ide penyederhanaan partai dari pemerintah Orde Baru ke dalam tiga kelompok atau konfigurasi, yaitu kelompok nasional, agama dan kekaryaan. Pemerintah Orde Baru pada saat itu memiliki penilaian bahwa hal tersebut harus dilakukan karena terlalu banyaknya partai politik selalu menjadi sumber yang mengganggu stabilitas. Gagasan ini sudah barang tentu menimbulkan sikap Pro dan Kontra karena dianggap membatasi atau mengekang aspirasi politik.

          Pada tahun 1973 konsep penyederhanaan partai (Konsep Fusi) sudah dapat diterima oleh partai-partai yang ada, partai-partai Islam digabung menjadi satu OPP dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai-partai yang diidentifikasi sebagai nasionalis-marhaen juga digabung menjadi satu OPP yang bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Satu kontestan lagi berasal dari golongan kekaryaan yang disebut Golongan Karya (Golkar), selanjutnya dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

          PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984.

          Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998.

           Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjadi Ketua Umum, sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai mengundurkan diri tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.

Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP.

Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.

Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan,SH.

Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy.

2. Visi Partai Persatuan Pembangunan

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah "Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman".

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang ;

1).  perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar;

2).  pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan;

3).  pradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan

4).  komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

3.  Misi Partai Persatuan Pembangunan (Khidmah Perjuangan PPP)

Misi Partai Persatuan Pembangunan tertuang dalam 5 khidmah perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu:

1.    PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

2.    PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

3.    PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika.

4.    PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

5.    PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

4.  Prinsif-Prinsif (Nilai-Nilai) Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan

          Partai Persatuan Pembangunan memiliki 6 prinsip perjuangan, yang harus dijungjung tinggi dan dilaksanakan oleh para pengurus, kader dan simpatisan PPP, antara lain:

1.   Prinsip Ibadah: PPP senantiasa berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, seluruh kegiatan berpolitik jajaran partai adalah merupakan keterpanggilan untuk beribadah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-An’am : 162-163) :

                                    

     

      Artinya : “ Katakanlah (Muhammmad); “Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan akulah orang yang pertama-tama berserah diri (Muslim)”.

2.     Prinsip Amar Ma`ruf Nahi Munkar: PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong melaksanakan segala perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela (munkar). Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imron ayat 104, berbunyi : 
     Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyeru        kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang      munkar,       dan merekalah orang-orang yang beruntung”.

                                                                                                 

3.     Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan: Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Prinsip kejujuran atau amanah bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini perjuangan dalam bentuk apapun akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian dan ketenteraman. Prinsip kejujuran merupakan penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga sehingga terhindar dari perbuatan yang menghianati amanah rakyat. PPP juga akan terus mempertahankan prinsip keadilan di dalam setiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah essensial dalam kehidpan masyarakat, bangsa dan negara.  Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa-idah : 8 :
     Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang       yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.      Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu       untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada   taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui         apa yang kamu kerjakan”.

4.     Prinsip Musyawarah: PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Asy-Syuro: 38 : 
     Artinya : Dan bagi orang-orang yang menerima(mematuhi) seruan Tuhannya,       dan mendirikan Sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan     musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang      Kami berikan kepada mereka”.

5.     Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan: PPP mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah SWT. Disamping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ali-Imron:103 :

                                      

Artinya : “Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan    janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika        kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan      hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya     kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

6.     Prinsip Istiqomah: PPP menjadikan prinsip istiqomah atau konsisten sebagai prinsip perjuangan. Artinya, PPP sebagai institusi dan kader-kadernya harus gigih, kokoh, terguh pendirian dan selalu konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan nilai-nilai kebenaran.  Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Asy-Syura: 15 :

                                                                                              

 

     Artinya : “Maka karena itu, serulah (mereka kepada agama itu) dan   istiqomahlah (konsisten) sebagaimana diperintahkan kepadamu...”

G. Penutup

        Demikianlah sekedar  tulisan dan coretan dari penulis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan penulis juga. Karenanya sangat diharapkan saran dan kritik dari semua pihak .

          Kepada seluruh panitia dan peserta, penulis menyampaikan banyak terima kasih, semoga semuanya dapat memberikan manfaat kepada umat dan bangsa serta agama pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.